Intime – Kasus kematian Prada Lucky Namo, yang diduga dianiaya senior sesama anggota TNI mendapatkan perhatian serius dari anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang.
Ia mendesak agar dilakukan pengusutan secara transparan serta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan TNI agar hal itu tidak terulang. Andina menyoroti masalah itu bukan sekadar kesalahan individual, melainkan masalah struktural yang memerlukan perhatian serius.
Dalam pandangannya, penganiayaan yang terjadi di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, menegaskan urgensi perbaikan sistem pengawasan terhadap perwira-perwira muda dan doktrin di dalam tubuh TNI.
“Kita harus menghentikan siklus perundungan dan doktrin-doktrin kekerasan ini dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapat sanksi yang setimpal dan transparan. Tidak ada lagi ruang bagi impunitas,” tegas Andina dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan bahwa pelaku kekerasan terhadap Prada Lucky harus dihukum dengan tegas dan setimpal sesuai hukum yang berlaku, baik melalui sistem peradilan militer maupun hukum pidana umum jika diperlukan.
“Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, tanpa perlindungan institusional atau pembiaran. Keadilan harus ditegakkan demi martabat korban dan integritas TNI,” tambahnya.
Dia meminta untuk segera mengevaluasi rantai komando di batalion tersebut dan pentingnya membuka penyelidikan secara transparan untuk memastikan keadilan bagi korban.
Andina mendukung Kodam IX / Udayana dalam upaya untuk mencari titik terang permasalahan dan meminta pelaku pelanggaran yang terlibat untuk dihukum dan diproses di peradilan militer.
“Penyelidikan yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Terkait kasus penganiayaan, Andina menekankan pentingnya menghapus segala bentuk kekerasan yang kerap dibenarkan atas nama perpeloncoan atau ‘pendisiplinan fisik’.
“Fokus utama kita seharusnya adalah membangun TNI yang profesional, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tanpa harus mengorbankan nyawa,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan tugas seorang prajurit TNI. Andina menekankan kebutuhan mendesak untuk evaluasi konsep pedoman dasar pembinaan organisasi.
“Harus ada perubahan dari pedoman dasar di setiap satuan-satuan TNI bagi seluruh prajurit TNI dalam bertindak dan berperilaku. Ini penting mengingat perubahan ancaman, kemajuan teknologi dan tuntutan tugas jauh lebih besar dan harus lebih diprioritaskan dalam organisasi TNI dalam kerangka berpikir kedepannya,” tegasnya.
Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah itu juga menyoroti pentingnya supervisi ketat yang harus dilakukan komandan-komandan satuan sehingga peristiwa yang terjadi pada Prada Lucky tidak terulang kembali ke depannya.
Ia mengusulkan pembentukan badan pengawas eksternal untuk mengontrol dan mengevaluasi pembinaan anggota di setiap satuan dalam mencapai mutu kerangka berpikir dan ketrampilan.
“Pengawasan yang efektif akan menjadi benteng terakhir kita dalam mencegah tindakan kekerasan yang tidak perlu,” pungkasnya.
