Intime – Anggota DPR RI Bambang Purwanto, mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Bambang menilai tidak tepat jika utang proyek KCJB yang kini membengkak hingga Rp 116 triliun dibebankan kepada uang rakyat.
“Jangan sampai dibebankan kepada APBN,” kata Bambang kepada awak media di Jakarta, Sabtu (18/10).
Ia mengaku heran mengapa utang proyek tersebut kini justru berpotensi menjadi tanggungan negara. Padahal, sejak awal banyak pihak telah mengingatkan soal efektivitas dan urgensi proyek kereta cepat yang dinilai bukan prioritas.
“Kereta cepat ini sejak awal sudah banyak mengingatkan, karena Jakarta – Bandung ini juga sudah dibuka jalan Tol, pesawat juga ada, artinya bukan prioritas,” tegas Bambang.
Politisi Demokrat itu juga mempertanyakan proses persetujuan DPR dalam pembiayaan proyek KCJB. Menurutnya, lonjakan biaya proyek hingga puluhan triliun rupiah perlu mendapat perhatian serius.
“Apakah ada persetujuan DPR juga perlu dipertanyakan. Apalagi ketika minta didanai APBN, tiba-tiba perhitungan anggarannya melejit naik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang mendorong dilakukan investigasi menyeluruh untuk menelusuri penyebab membengkaknya utang proyek tersebut. Ia menilai hal ini penting guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Dorongan itu disampaikan Bambang setelah menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang sebelumnya menyinggung dugaan mark up dan potensi kehilangan aset strategis seperti wilayah Natuna akibat utang proyek KCJB.
“Benar apa yang disampaikan Pak Mahfud MD, kalau memang ada dugaan korupsi tentu perlu investigasi agar jelas siapa yang berulah dan harus bertanggung jawab,” tandasnya.
