Intime – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat konsultasi lintas komisi bersama sejumlah menteri untuk membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rapat digelar di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hadir dalam rapat tersebut pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR. Sejumlah menteri juga tampak hadir, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Dasco membuka rapat dengan meminta persetujuan seluruh peserta agar rapat digelar secara terbuka. Permintaan tersebut langsung disetujui oleh para peserta rapat.
“Sehubungan dengan agenda pertemuan ini dalam rangka membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, apakah pertemuan ini dapat dinyatakan terbuka?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Dasco menjelaskan, rapat konsultasi ini digelar sebagai respons DPR atas dinamika dan keluhan masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI. Menurutnya, PBI merupakan program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat tidak mampu agar tetap mendapatkan jaminan kesehatan.
“PBI adalah program bantuan negara supaya masyarakat yang tidak mampu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat,” kata Dasco.
Namun, Dasco menegaskan tidak semua masyarakat bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI. Program tersebut hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria.
Ia menilai, polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola jaminan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi.
“Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” pungkasnya.
