Intime – Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) Mahkamah Agung (MA).
Keputusan diambil dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan dilakukan setelah seluruh calon dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR RI.
Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Dede Indra Permana, menyampaikan laporan hasil uji kelayakan terhadap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM.
“Komisi III telah melakukan fit and proper test terhadap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM,” ujar Dede.
Usai laporan dibacakan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.
“Apakah laporan Komisi III atas uji kelayakan fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung dapat disetujui?” tanya Puan.
“setuju,” jawab peserta rapat.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah menyetujui sembilan calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc HAM pada rapat pleno yang dipimpin Ketua Komisi III, Habiburokhman, di Senayan, Jakarta, Selasa (16/9)
“Apakah nama-nama calon hakim MA tersebut dapat disetujui?” tanya Habiburokhman kala itu, dan disambut persetujuan seluruh anggota rapat.
Berikut daftar calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang disetujui Komisi III DPR RI:
1. Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Pidana.
2. Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.
3. Heru Pramono, Hakim Tinggi MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Perdata.
4. Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Agama.
5. Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Agama.
6. Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN).
7. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.
8. Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar TUN Khusus Pajak.
9. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA RI, disetujui sebagai Hakim Agung Kamar Militer.
10. Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, disetujui sebagai Hakim Ad Hoc HAM pada MA.
