Intime – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati rancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir.
Sementara dari pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Rancangan awal APBN 2026 dibacakan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid yang merupakan hasil pembahasan dalam dua pekan terakhir oleh seluruh pihak terkait.
Rangkaian pembahasan itu dilaksanakan pada 1 hingga 22 Juli 2025, yang kemudian disepakati untuk membentuk empat panitia kerja (panja). Selanjutnya, dibentuk tim perumus pada masing-masing panja.
Menurut Jazilul, seluruh laporan panja telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar DPR dan BI pada raker 22 Juli 2025.
Adapun detail hasil RAPBN 2026 yang disepakati adalah sebagai berikut:
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
– Pertumbuhan ekonomi: 5,2-5,8 persen
– Inflasi: 1,5-3,5 persen
– Nilai tukar: Rp16.500-16.900 per dolar AS
– Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun: 6,6-7,2 persen
= Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP): 60-80 dolar AS per barel
– Lifting minyak mentah: 605-620 ribu barel per hari (rbph)
– Lifting gas bumi: 953-1.017 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph)
Sasaran dan Indikator Pembangunan 2026
– Tingkat kemiskinan: 6,5-7,5 persen
– Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-0,5 persen
– Rasio gini: 0,377-0,380
– Tingkat pengangguran terbuka: 4,44-4,96 persen
– Indeks modal manusia: 0,57
– Indeks kesejahteraan petani: 0,7731
– Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 37,95
Postur Makro Fiskal 2026
1. Pendapatan negara: 11,71-12,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
a. Perpajakan: 10,08-10,54 persen PDB
b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): 1,63-1,76 persen PDB
c. Hibah: 0,002-0,003 persen PDB
2. Belanja negara: 14,19-14,83 persen PDB
a. Belanja pemerintah pusat (BPP): 11,41-11,94 persen PDB
b. Transfer ke daerah (TKD): 2,78-2,89 persen PDB
3. Keseimbangan primer: 0,18-0,22 persen PDB
4. Defisit: 2,48-2,53 persen PDB
5. Pembiayaan anggaran: 2,48-2,53 persen PDB
