Intime – Kota Jakarta sedang menulis babak baru dalam sejarah. Khususnya di bidang transportasi. Mulai dari jalur bawah tanah MRT hingga rel LRT yang menjulang ke langit.
Lalu, Bus TransJakarta yang melaju tanpa lelah. Begitu pula Mikrotrans JakLingko yang menjangkau permukiman penduduk. Denyut perubahan itu bergetar di setiap sudut ibukota.
Terhadap kemajuan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penuh langkah Gubernur Pramono Anung mewujudkan dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan untuk seluruh lapisa masyarakat.
DPRD DKI Jakarta pun mendorong pecepatan integrasi transportasi publik. Bahkan dukungan untuk terus memperluas jangkauan transportasi publik hingga daerah sekitar Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menuturkan, kebijakan integrasi transportasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk nyata pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Kini, Jakarta memiliki sistem transportasi publik yang terintegrasi penuh. Pemerintah berusaha maksimal menghubungkan antarmoda transportasi.
“Tidak hanya membangun moda baru, tetapi juga menghubungkan antarmoda agar warga dapat berpindah dengan mudah, murah, dan efisien,” ujar Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, pada April 2025, penumpang MRT Jakarta mencapai 3,2 juta orang. Sedangkan LRT Jakarta 65 ribu orang dan TransJakarta melayani 26,7 juta penumpang.
Hingga Agustus 2025, jumlah pengguna TransJakarta telah menembus 261,6 juta pelanggan. Angka itu mencerminkan telah terjadi perubahan perilaku warga dalam bertransportasi. Terjadi pergeseran kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Menggunakan satu kartu atau Aplikasi JakLingko, warga dapat berpindah dari MRT ke bus dan dari LRT ke Mikrotrans. Biaya tarif integrasi maksimal Rp10.000.
Simpul-simpul kota seperti Dukuh Atas, CSW-ASEAN-Blok M, Velodrome Rawamangun, dan Tanah Abang-Harmoni menjadi wajah baru Jakarta yang saling terhubung dan dinamis.
Pemberlakuan tarif integrasi sejak 7 Oktober 2022 di Stasiun ASEAN, warga Jakarta menikmati kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya.
Seperti perjalanan dari Stasiun MRT Bundaran HI ke Halte BRT CBD Ciledug, tarif berlaku hanya Rp6.500. Turun dari tarif normal Rp10.500.
Menurut Nova, sistem transportasi publik terintegrasi membantu mengurangi kemacetan yang menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp71 triliun per tahun.
“Sekaligus menekan emisi karbon yang menyumbang 60 persen polusi udara di Jakarta,” ungkap dia.
Transformasi besar itu tentu tidak lepas dari peran DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengambilan kebijakan, dan proses penganggaran dalam menjaga aspirasi rakyat.
“DPRD DKI telah menyetujui alokasi anggaran untuk subsidi transportasi publik terintegrasi. Kami ingin memastikan, pelayanan tetap optimal dan terjangkau,” tegas Nova.
Komisi B DPRD juga aktif mendorong pembentukan Raperda Rencana Induk Transportasi Jakarta. Termasuk mengawasi kinerja BUMD bidang transportasi. Seperti TransJakarta dan MRT Jakarta.
Selain itu, DPRD mendorong agar tarif integrasi diperluas hingga moda KRL. Memastikan pula aspek aksesibilitas untuk disabilitas, lanjut usia (Lansia), dan perempuan. Sehingga tidak ada yang terabaikan.
“Pengawasan bukan untuk mencari salah, tetapi untuk memastikan manfaat kebijakan benar-benar sampai ke rakyat,” ucap Nova.
Namun, Nova tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan di lapangan. “Integrasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga sinergi. Pemerintah pusat, daerah, dan BUMD harus satu langkah agar hasilnya optimal,” tambah dia. ( *** )
