Intime – DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Satu di antaranya dengan mengevaluasi efektivitas subsidi Public Service Obligation ( PSO ) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada sejumlah moda transportasi umum.
Beberapa moda transportasi dimaksud yakni Moda Raya Terpadu (MRT), Transjakarta, dan Lintas Rel Terpadu (LRT).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, evaluasi tersbut untuk memastikan pengucuran dan penggunaan dana PSO setiap tahun secara optimal dan tepat sasaran.
“Kita secara khusus membahas PSO untuk mencakupi layanan transportasi di wilayah Jakarta. Baik Transjakarta, MRT, maupun LRT,” ujar Nova di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai, peningkatan pendapatan non-farebox atau pendapatan di luar tiket merupakan langkah penting mengurangi ketergantungan terhadap subsidi PSO.
Pendapatan di luar tiket antara lain, iklan, kerja sama komersial, maupun pengelolaan aset transportasi.
Karena itu, Komisi B juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor transportasi terus berinovasi dalam menciptakan sumber pemasukan alternatif yang berkelanjutan.
BUMD sektor transportasi yakni, TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. “Ke depan, terkait dengan non-farebox yang kita tingkatkan,” ungkap Nova.
Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan subsidi PSO tidak hanya menutupi biaya operasional. Namun berdampak pada peningkatan mutu layanan dan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi umum.
“Baik dari pendapatan ticketing, kualitas standar pelayanan minimal yang dikedepankan dengan asas kenyamanan penumpang,” kata Nova.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan tentang rekapitulasi subsidi prasarana dan sarana tahun anggaran 2025 MRTJ dan LRTJ.
Nilai pengajuan prasarana dan sarana MRTJ tahun 2025 sebesar Rp.945,86 miliar. Sedangkan hasil pembahasan menjadi Rp.944,3 miliar.
Nilai pengajuan prasarana dan sarana LRTJ tahun 2025 Rp.528,8 miliar. Sementara itu, hasil dari verifikasi proposal menjadi Rp.513 miliar.
“Dasar perhitungan kebutuhan subsidi MRT dan LRT Jakarta, ada rencana operasional yang diberikan dalam bentuk jumlah hari operasi, variabel jam operasi, juga jumlah kereta yang dioperasionalkan. Frekuensi kereta per hari dan total per tahun untuk berapa perjalanannya,” tukas Syafrin. ( * )
