Intime – Lonjakan kebutuhan pangan kerap terjadi jelang akhir tahun. Terdapat momentum perayaan Hari Raya Natal dan pergantian tahun.
Ketersediaan hingga stabilitas harga kebutuhan pokok tak luput menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan pangan.
Perubahan musim yang ekstrem serta ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan ibukota.
Anggota Komisi B Nurhasan menegaskan, perlu ada iron stock atau cadangan pangan strategis. Sehingga Pemprov DKI bisa mengelola dengan baik untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.
“DKI perlu punya stok yang kuat untuk menahan laju harga. Kalau harga naik, kita bisa tekan dengan operasi pasar,” ujar Nurhasan di Jakarta, Selasa (21/10).
Hingga kini, DPRD DKI belum menerima laporan resmi dari eksekutif mengenai kondisi terkini cadangan pangan ibukota. Namun, pembahasan stok dan strategi pengendalian harga masuk dalam agenda rapat.
Menurut Nurhasan, pengawasan terhadap tiga BUMD pangan sangat penting. Yakni, PT. Food Station Tjipinang Jaya, PD Pasar Jaya, dan PD Dharma Jaya. Perlu peran maksimal menjaga pasokan di lapangan.
“Mereka (BUMD pangan) harus benar-benar hadir menstabilkan pasokan, bukan hanya menjalankan rutinitas,” kata Nurhasan.
Terkait kerja sama dengan daerah produsen beras, Nurhasan memastikan, Food Station dan Dharma Jaya telah menjalin kemitraan dengan sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Memperkuat rantai pasokan.
“Tapi perlu terus diperluas agar DKI tidak terlalu bergantung pada satu sumber,” kata dia.
DPRD DKI Jakarta juga terus mendorong perbaikan data penerima manfaat Program Pangan Murah agar subsidi tepat sasaran.
“Kuncinya pemerataan dan data yang akurat. Jangan sampai subsidi justru dinikmati warga yang tidak berhak. Kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah,” tambah Nurhasan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menegaskan, pihaknya terus memantau dan memperkuat koordinasi dengan tiga BUMD pangan. Menjaga ketersediaan serta mutu bahan pokok di pasar.
Produksi pangan lokal Jakarta hanya mampu memenuhi sekitar 2 persen kebutuhan masyarakat. Sedangkan 98 persen bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Karena itu, kolaborasi dengan berbagai provinsi penghasil menjadi kunci. “Kita ini sangat rentan terhadap gejolak di luar Jakarta. Kerja sama dengan daerah pemasok, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Lampung terus dijaga,” papar Hasudungan.
DKPKP secara rutin memeriksa kualitas pangan di pasar tradisional dan swalayan. Pemeriksaan melalui laboratorium keliling. Minimal dua kali setiap bulan, di seluruh wilayah.
“Kami memeriksa kandungan pestisida, formalin, hingga uji kebusukan pada produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi bukan hanya ketersediaan yang dijaga, tapi juga mutu dan keamanan pangannya,” ungkap dia.
Beberapa komoditas utama menjadi penyumbang inflasi di Jakarta. Seperti beras, daging ayam, dan cabai merah. Koordinasi antar-BUMD dan operasi pasar harus lebih intens menjelang akhir tahun. ( *** )
