Intime – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menilai dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Agus Suparmanto dan Muhamad Mardiono pasca-Muktamar X akan memiliki dampak politik yang serius dan berkepanjangan.
Menurut Fernando, dampak terparah dari saling klaim kemenangan muktamar ini adalah kemungkinan PPP kembali gagal lolos ke parlemen (Senayan) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.
“Pada pemilu 2029 yang akan datang, maka sangat mungkin PPP akan tetap tidak memiliki kursi di DPR RI dan akan kehilangan banyak kursi di DPRD,” kata Fernando kepada awak media di Jakarta, Senin (29/9).
Dia meyakini bahwa perseteruan ini tidak hanya berhenti di tingkat pusat. Saling klaim antara Mardiono dan Agus Suparmanto akan menciptakan perpecahan yang meluas hingga ke tingkat daerah.
Perpecahan di akar rumput inilah, tegas Fernando, yang akan membuat skenario PPP gagal masuk Senayan seperti pada Pemilu 2024 terulang kembali, dan bahkan menyebabkan suara partai di daerah semakin tergerus.
“Saling klaim antar keduanya tentu akan membuat perpecahan sampai ke tingkat daerah. Saat pemilu 2024 yang lalu saja PPP tidak mampu menghantarkan kadernya untuk duduk di DPR RI,” tegas Fernando.
Atas dasar potensi kerugian politik yang besar ini, Fernando Emas menyarankan agar PPP segera menyelesaikan konflik internalnya.
Menurutnya, penyelesaian masalah adalah kunci agar partai berlambang Ka’bah ini bisa kembali mendudukkan kadernya di DPR RI dan mencegah kehilangan kursi yang lebih banyak di DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
“Sebaiknya PPP bisa menyelesaikan konflik internal kalau ingin mendudukkan kadernya di DPR RI dan tidak akan kehilangan banyak kursi di DPRD,” pungkasnya.
Sebelumnya, dualisme kepemimpinan ini bermula dari Muktamar X PPP yang memanas.
Kubu Agus Suparmanto menyatakan akan segera mendaftarkan hasil Muktamar ke Kemenkumham, yang memenangkan dirinya sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Di sisi lain, pada Sabtu (27/9), Mardiono telah lebih dulu mengklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Mardiono mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.
