Intime – Dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali ke Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) lama dinilai sebagai bagian dari skenario politik menghadapi dinamika kekuasaan menjelang Pemilu 2029.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap tersebut dapat dibaca sebagai langkah antisipatif jika Presiden Prabowo Subianto tidak berkenan kembali menggandeng Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan pada periode kedua.
Menurut Ray, indikasi itu dapat ditelusuri dari pernyataan Ahmad Ali yang kini menjabat Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ahmad Ali sebelumnya menyebut kemungkinan Gibran menjadi pesaing Prabowo apabila tidak kembali disertakan pada kontestasi mendatang.
“Ali menyebut, bisa jadi Gibran bakal menjadi pesaing Prabowo bila Prabowo tidak menyertakannya pada periode kedua,” kata Ray di Jakarta, Kamis (19/2).
Ray menilai, situasi tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tengah menyiapkan skenario politik yang memungkinkan Gibran maju tanpa dukungan Prabowo pada Pemilu 2029. Skenario itu, menurut dia, dilakukan melalui dua langkah utama.
Pertama, membangun citra politik Gibran yang lebih mandiri dan tidak berada dalam bayang-bayang Prabowo. Kedua, memperkuat PSI agar mampu memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.
Ray menjelaskan, upaya membangun citra tersebut dilakukan dengan menampilkan Gibran dan Jokowi sebagai tokoh yang memiliki komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi. Isu pengembalian UU KPK sebelum revisi dinilai menjadi bagian dari strategi tersebut.
Selain itu, wacana mengenai Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga disebut sebagai upaya memperkuat citra antikorupsi. Menurut Ray, isu pemberantasan korupsi berpotensi menjadi salah satu agenda utama dalam kontestasi pemilihan presiden 2029.
Ia menambahkan, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo yang disebut mencapai 79,9 persen antara lain dipengaruhi oleh langkah penindakan terhadap koruptor.
Dengan melihat dinamika tersebut, Ray menilai situasi politik saat ini dapat dibaca sebagai indikasi potensi keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi menjelang kontestasi politik mendatang.
