Intime – Wartawan senior Edy Mulyadi menilai harapan publik bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membersihkan sisa-sisa kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanyalah ilusi politik yang sengaja dipelihara.
Menurutnya, keyakinan itu lebih menyerupai doa ketimbang pembacaan realistis atas struktur kekuasaan yang bekerja di Indonesia.
“Publik ingin percaya Prabowo akan berbeda. Tapi politik tidak bekerja dengan harapan, melainkan dengan struktur,” kata Edy dalam keterangannya, Selasa (30/12).
Edy menyebut, sepuluh tahun pemerintahan Jokowi telah meninggalkan jejak serius, mulai dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rusaknya penegakan hukum, hingga menguatnya oligarki.
Perubahan konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka juga menjadi titik lelah publik. Namun, menurut Edy, pergantian presiden tidak otomatis berarti pergantian rezim.
Narasi bahwa Prabowo akan menyingkirkan orang-orang Jokowi, lanjut Edy, kerap bertumpu pada simbol-simbol dangkal, seperti gestur politik, kunjungan seremonial, atau absennya konflik terbuka. Padahal, dalam politik kekuasaan, ketiadaan konflik justru sering menandakan konsolidasi.
Ia mencontohkan posisi Luhut Binsar Pandjaitan yang disebutnya bukan sekadar individu, melainkan simpul kekuasaan ekonomi-politik.
“Menyingkirkan Luhut berarti mengguncang arsitektur kekuasaan yang dibangun satu dekade. Tidak ada insentif bagi Prabowo melakukan itu di awal kekuasaan,” ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan Edy terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, Kapolri adalah produk kompromi politik era Jokowi yang berfungsi menjaga stabilitas kekuasaan, bukan menegakkan keadilan.
“Jika Prabowo serius memutus mata rantai lama, indikatornya jelas: copot Kapolri, bongkar struktur Polri, dan buka kembali kasus-kasus besar. Tapi itu tidak terjadi,” katanya.
Edy menilai, kepercayaan publik pada perubahan didorong oleh keputusasaan, mitos Prabowo sebagai jenderal tegas, serta kesalahpahaman tentang transisi kekuasaan.
Faktanya, kata dia, yang tampak saat ini bukan pemutusan, melainkan keberlanjutan dengan kemasan baru.
“Pertanyaan jujurnya bukan kapan Prabowo menyingkirkan orang-orang Jokowi, tapi sampai kapan publik mau memelihara ilusi perubahan,” pungkas Edy.
