Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran di sektor infrastruktur berpotensi memberikan dampak yang mengerikan bagi masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan pemangkasan anggaran infrastruktur hingga Rp 60,46 triliun berdampak langsung pada proyek-proyek yang sedang berjalan. Selain itu fasilitas penunjang seperti bendungan, jalan tol, dan bangunan lain yang dibiayai negara tidak terawat dengan baik.
“Akan banyak kerusakan dan dampaknya yang akan lebih mengerikan. Misalnya jebolnya bendungan, rusaknya jalan, sehingga meningkatkan korban kecelakaan,” kata Agus Pambagio, di Jakarta, Kamis (20/2).
Selain itu, dirinya memastikan pemangkasan anggaran tersebut juga secara langsung membuat penyerapan tenaga kerja berkurang, dan bagi perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dia menyampaikan pula, dampak perekonomian lainnya yang disebabkan oleh efisiensi ini yakni berpotensi menyebabkan inflasi, karena biaya distribusi semakin mahal.
“Yang jelas biaya akan lebih mahal,” ucap Agus dikutip Antara.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan di bidang infrastruktur berpotensi memperlambat perekonomian nasional.
Hal itu dikarenakan pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sebesar Rp60,46 triliun akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi BUMN karya maupun perusahaan yang ikut andil dalam proyek infrastruktur nasional.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah diimplementasikan secara ‘tebang pilih’, serta terlihat bahwa efisiensi yang dilakukan dialokasikan untuk program lain.
Padahal, menurut dia, apabila pemerintah ingin melakukan relokasi anggaran, dana yang dialihkan seharusnya digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memacu investasi, serta mendorong ekspor.
“Jika tidak dikaji ulang, ekonomi akan lebih lesu,” pungkasnya.
