Intime – Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, menuai apresiasi sekaligus kritik. Ketua Dewan Pakar Asprindo Prof. Didin S Damanhuri menilai paparan tersebut sebagai tesis besar untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, namun implementasinya dinilai masih bermasalah.
“Pidato Presiden Prabowo di Davos membanggakan, karena disampaikan di hadapan para pemimpin dunia dan ribuan CEO global,” kata Prof. Didin dalam keterangan resmi, Minggu (8/2).
Menurut Didin, inti pidato tersebut menggambarkan platform pembangunan ekonomi Indonesia yang dikenal sebagai Prabowonomics. Platform ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Danantara sebagai pengelola investasi nasional, hilirisasi industri strategis, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ekonomi rakyat.
Danantara dirancang mengelola dana investasi hingga Rp16.000 triliun dan diharapkan berfungsi seperti Temasek di Singapura. Sementara hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, dan MBG diharapkan menjadi stimulus ekonomi melalui peningkatan konsumsi serta pemberdayaan UMKM.
Namun, Prof. Didin menilai trilogi tersebut masih lebih banyak bersifat ideal. “Apa yang disampaikan bercampur antara fakta dan yang dicita-citakan. Di tingkat aplikasi, masih banyak masalah,” ujarnya.
Ia menyoroti keterbatasan fiskal yang membuat program unggulan seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menimbulkan persoalan dalam mekanisme pelaksanaan. Anggaran besar yang dibutuhkan dinilai memicu pemangkasan anggaran sektor lain serta mendorong efisiensi besar-besaran di pemerintahan.
Didin juga mengkritik minimnya pelibatan UMKM dan koperasi dalam program-program tersebut. Menurutnya, sebagian besar program justru dijalankan melalui yayasan atau melibatkan aparat, sehingga efek pemerataan ekonomi menjadi terbatas.
Selain itu, ia menyinggung realisasi pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target di atas 6 persen, tingginya utang negara, serta melemahnya nilai tukar rupiah. Penurunan kredit UMKM di tengah meningkatnya kredit korporasi besar juga dinilai berisiko.
“Ini tantangan besar bagi Presiden Prabowo. Harus ada perbaikan nyata dan kerangka akademis yang jelas agar Prabowonomics benar-benar bisa dijalankan,” tegas Prof. Didin.
