Intime – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan ekonomi global.
Ia mencatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 tetap berada di bawah 3 persen, inflasi terjaga di bawah 3 persen, dan nilai tukar rupiah stabil di bawah Rp17.000 per dolar AS.
Selain itu, Berly juga menilai penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan Uni Eropa setelah sembilan tahun negosiasi merupakan capaian penting yang dapat memperluas akses pasar ekspor Indonesia.
Tetapi, ia menyoroti meningkatnya sentralisasi fiskal dalam kebijakan pemerintah. Pemangkasan transfer ke daerah sebesar Rp 50 triliun pada APBN 2025 dan Rp 155 triliun pada APBN 2026 dinilai banyak menyasar anggaran fisik, sementara program dan proyek pusat tetap dijalankan di daerah tanpa pelibatan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat lokal.
“Ini menjadi kemunduran dalam semangat otonomi daerah yang sudah berjalan 25 tahun,” ujar Berly dalam keterangannya, Minggu (19/10).
Berly juga menyoroti pelemahan konsumsi rumah tangga — yang selama ini menjadi komponen terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan porsi 52–55 persen karena pertumbuhannya dalam beberapa kuartal terakhir cenderung di bawah 5 persen.
Ia menilai stimulus ekonomi dari 17 program prioritas dan 8 quick wins senilai Rp 16,23 triliun masih terlalu kecil untuk mendorong percepatan ekonomi nasional.
“Pemerintah perlu mengalihkan sebagian dana dari program lain untuk memperkuat stimulus jangka pendek, terutama di tengah tekanan global yang berpotensi menekan ekspor dan arus investasi,” pungkas Berly.
