Intime – Anggota DPR RI periode 2014–2024, Nurhayati Effendi, menegaskan bahwa rangkaian banjir dan longsor yang melanda Sumatra dan berbagai wilayah Indonesia merupakan peringatan keras bahwa keseimbangan alam tengah terganggu.
Ia menilai musibah ini bukan sekadar fenomena cuaca ekstrem, tetapi cermin dari pengelolaan ruang dan lingkungan yang belum optimal.
“Alam selalu memberi sinyal ketika keseimbangannya terganggu. Kerusakan hutan, konversi lahan tanpa kendali, hingga pemukiman yang tumbuh tanpa perencanaan telah mempersempit ruang resapan air,” ujar Nurhayati di Jakarta, Senin (8/12).
Menurutnya, menjaga hutan dan kawasan resapan bukan pilihan, melainkan kewajiban moral sekaligus investasi bagi keselamatan generasi mendatang. Setiap pohon yang ditebang tanpa reboisasi, bukit yang diratakan, hingga sungai yang dipersempit, kata dia, pada akhirnya kembali menjadi ancaman bagi masyarakat sendiri.
“Pemerintah, sektor swasta, dan warga perlu satu visi: jaga hutan, tata kota, lindungi hidup,” tegasnya.
Nurhayati mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola pemukiman, pendataan daerah rawan bencana, hingga perbaikan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan. Ia menyebut penataan ruang harus kembali pada prinsip dasar: tidak mendirikan pemukiman di bantaran sungai, daerah rawan longsor, maupun cekungan banjir.
Ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis analisis risiko serta pengawasan ketat agar fungsi ruang tidak dilanggar. Infrastruktur pendukung seperti drainase, sumur resapan, dan ruang terbuka hijau juga dinilai wajib menjadi standar.
Untuk aspek kebencanaan, ia merinci SOP yang ideal mencakup fase sebelum, saat, dan sesudah bencana. Pada pra-bencana, ia meminta pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh wilayah rawan, normalisasi sungai, pembersihan drainase, hingga edukasi jalur evakuasi kepada warga.
Saat bencana terjadi, Nurhayati mendorong aktivasi cepat posko terpadu, koordinasi lintas instansi, serta distribusi logistik yang memprioritaskan kelompok rentan.
Pasca-bencana, ia meminta pemerintah melakukan pendataan kerusakan fisik, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh, termasuk memetakan wilayah yang perlu relokasi dan memulai rehabilitasi ekosistem.
“Jika hutan dilindungi, tata kota diperbaiki, dan SOP ditegakkan, Indonesia akan lebih siap menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata,” pungkasnya.
