Intime – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, menilai derasnya kritik terhadap pejabat publik dalam penanganan pascabencana di Sumatra muncul akibat meningkatnya apatisme masyarakat terhadap perilaku para pemimpin.
Menurutnya, publik semakin mudah menilai karena merasa sikap pejabat negara tidak mencerminkan empati yang tulus.
Fernando mencontohkan tindakan salah satu pejabat, yakni Zulkifli Hasan, yang memikul beras saat berkunjung ke lokasi bencana. Aksi tersebut memicu perdebatan luas di media sosial karena dianggap tidak natural dan sarat pencitraan.
“Ketika pemimpin melakukan tindakan yang tidak lazim, publik langsung menilai itu hanya untuk kepentingan konten politik,” kata Fernando, Senin (8/12).
Ia menyebut fenomena ini menjadi lumrah karena sebagian pejabat, baik di pusat maupun daerah, kerap menghadirkan gesture seolah-olah pro-rakyat, namun lebih sebagai upaya membangun citra diri. Momen bencana yang mestinya menjadi ruang empati, lanjutnya, justru kerap dijadikan panggung politik.
“Publik menghukum pejabat negara yang tidak memiliki rasa simpati tetapi malah memanfaatkan bencana untuk kepentingan politik. Itulah yang membuat masyarakat semakin sinis,” ujarnya.
Fernando menambahkan, perilaku pejabat yang gemar membuat konten di setiap kesempatan membuat publik sangat mudah percaya pada potongan video yang beredar di media sosial. Bahkan tanpa melihat konteks penuh, masyarakat langsung membentuk persepsi negatif karena rekam jejak pejabat yang sering tampil tidak natural.
“Sering kali mereka lupa bahwa aktivitas kemanusiaan tidak layak dijadikan alat politik,” tegasnya.
Ia berharap situasi ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik. Fernando meminta agar setiap aktivitas penanganan bencana dilakukan secara natural dan fokus pada tugas, bukan pada kamera.
“Pemimpin seharusnya bekerja, bukan mencari panggung. Jika tindakan yang dilakukan tulus, masyarakat pasti bisa merasakannya,” pungkasnya.
