Intime – Pengamat Politik Universitas Pamulang, Cusdiawan, menilai fenomena berpindahnya politisi dari satu partai ke partai lain dapat dibaca melalui dua sudut pandang utama, yakni persoalan faksionalisasi yang tidak terkelola dengan baik serta dominannya pertimbangan pragmatis dalam kalkulasi politik para elite partai.
Pandangan tersebut disampaikan Cusdiawan menanggapi fenomena kepindahan sejumlah politisi dari satu partai politik ke partai lain. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Partai Nasdem, di mana beberapa politisi senior memilih hengkang dan bergabung dengan partai politik lain.
“Fenomena hengkangnya politisi senior Partai Nasdem ini menunjukkan adanya masalah faksionalisme yang tidak terkelola dengan baik,” ujar Cusdiawan, Senin (26/1).
Meski demikian, Cusdiawan menilai faksionalisme di internal Partai NaDem tidak sampai berkembang menjadi dualisme kepemimpinan. Hal ini, menurut dia, tidak terlepas dari kuatnya personalisasi partai yang melekat pada sosok Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
“Personalisasi partai yang begitu kuat membuat faksionalisme tersebut tidak mengarah pada perpecahan terbuka atau dualisme kepemimpinan,” kata dia.
Namun, kondisi tersebut justru mendorong elite partai yang memiliki kepentingan politik berbeda untuk mengambil jalan keluar dengan meninggalkan partai. Langkah tersebut dipandang sebagai pilihan yang dianggap lebih rasional secara kalkulasi politik oleh politisi yang bersangkutan.
Di sisi lain, Cusdiawan juga menilai fenomena ini mencerminkan kuatnya cara berpikir pragmatis yang lebih mendominasi pertimbangan politik dibandingkan dengan pertimbangan ideologis.
Menurut dia, pragmatisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan klasik partai politik di Indonesia, yakni kaburnya perbedaan ideologi maupun platform kepartaian antarpartai.
“Akan tetapi, dalam hemat saya, dua hal ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar, yakni lemahnya pelembagaan partai politik,” ujar Cusdiawan.
Ia menambahkan, tingkat pelembagaan partai yang belum kuat memicu munculnya faksionalisme yang tidak terkelola dengan baik, sekaligus membuka ruang bagi langkah-langkah pragmatis yang kerap mendominasi kalkulasi politik para politisi.
