Intime – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, menanggapi protes sejumlah gubernur terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).
Ia meminta para kepala daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru, bukan sekadar sibuk membuat konten di media sosial.
“Jangan hanya ngonten di media sosial banyak ide dan gagasannya namun tidak memiliki kemampuan untuk memaksimalkan pendapatan dengan memanfaatkan potensi daerahnya,” tegas Fernando kepada awak media di Jakarta, Rabu (8/10).
Fernando menilai, masih banyak cara yang dapat dilakukan kepala daerah untuk menambah pendapatan tanpa membebani rakyat. Ia menekankan pentingnya menggali potensi wilayah masing-masing agar tetap mampu meningkatkan pendapatan daerah di tengah pemotongan TKD.
“Apalagi seperti Maluku Utara yang sangat potensial dan memiliki banyak kekayaan alam, tentu sangat bisa dikelola untuk meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fernando menyarankan agar para kepala daerah tidak ragu melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam pengelolaan sumber daya daerah. Ia juga menyinggung praktik sejumlah kepala daerah yang justru lebih banyak mengakomodasi tim sukses dalam pemerintahan.
“Makanya para kepala daerah jangan hanya melibatkan para tim sukses dalam pemerintahannya yang akhirnya tidak memaksimalkan kinerjanya untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkas Fernando.
Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Sejumlah kepala daerah menghadiri pertemuan itu di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan sejumlah kepala daerah lainnya.
