Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyoroti cakupan layanan air minum di Jakarta yang tak juga mencakup seluruh wilayah-wilayah terjauh di Jakarta. Karena itu, Fraksi Demokrat meminta Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan itu pada tahun 2024.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan dalam forum rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap rancangan APBD DKI Tahun 2024, Senin (9/10).
“Agar pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merealisasikan target prioritas peningkatan akses air minum perpipaan melalui pendampingan, pembangunan SPAM Regional, Pengembangan jaringan IPA dan penyaluran subsidi layanan air bersih,” ungkap Wita Susilowaty, Bendahara Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta.
Kemudian, Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta dalam salah satu pandangannya berharap Pemprov DKI untuk terus menekan angka stunting setara dengan negara-negara maju di dunia.
“Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi DKI harus mengatasi permasalahan stunting dari hulu ke hilir bersama Kementerian Kesehatan, seperti melakukan sinkronisasi data stunting berdasarkan nama dan alamat (by name by addres),” ucap Syahroni, anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti kemacetan di Jakarta yang menyebabkan kerugian sekitar Rp65 triliun pertahun atau setara dengan Rp178 miliar rupiah perhari, dan juga menyebabkan pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekitar 2,2 juta liter perhari yang menyebabkan pencemaran polusi udara yang merugikan masyarakat.
“Fraksi PSI mendukung agar Penanganan Kemacetan dialokasikan 10% dari total APBD 2024 dituangkan kedalam program-program transportasi publik terintegrasi, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, dan Jaklingko untuk mengurangi kemacetan, polusi, serta untuk meningkatkan mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya,” kata Justin Adrian, anggota PSI DPRD DKI Jakarta.
Kemudian Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI membenahi persoalan antrean panjang pada saat warga membeli pangan murah yanh berjam-jam.
“Saat ini Fraksi NasDem belum melihat adanya solusi yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta dalam mencegah antrian yang terjadi pada saat pengambilan pangan murah. Masih banyak ditemukan warga yang mengantri sejak subuh dan tidak mendapatkan pangan murah tersebut karena kehabisan kuota,” kata Jupiter, anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta.
Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya mengusulkan perlunya sekolah gratis bagi seluruh anak Jakarta berusia 7 sampai 18 tahun. Secara regulasi, usulan tersebut telah mendapat payung hukum. Misalnya tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 Tahun 2016.
“Sesuai dengan argumen dan fakta-fakta di atas maka program sekolah gratis sudah menjadi tuntutan yang wajib harus diambil oleh Pemda DKI Jakarta demi menyelamatkan pendidikan warga Jakarta. Sekolah gratis untuk masyarakat Jakarta pada jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah harus segera bisa diwujudkan,” ungkap Basri Baco, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta.
Terakhir, Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk menebus ijasah siswa siswi di sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA.
“Perlu dialokasikan dana memadai untuk mendukung program tebus ijazah bagi siswa tidak mampu yang telah lulus sekolah namun masih memilki tunggakan di sekolah asalnya, karena fenomena ini bertolak belakang dengan sukses program wajib belajar 12 tahun dan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di DKI Jakarta,” tutur Sutikno, Sekretaris Fraksi PKB-PBB DPRD DKI Jakarta. ***
