Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menggagas Jakarta Funding demi meningkatkan pemasukan untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Mantan Menteri Sekretaris Presiden ini mengungkapkan pihaknya akan menyisihkan sedikitnya Rp2 triliun sampai Rp3 triliun dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD Jakarta untuk pendanaan program Jakarta Fund.
“Dana SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)-nya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Jakarta yang rata-rata Rp 5 triliun-Rp 6 triliun setiap tahunnya kenapa enggak diambil Rp3 triliun untuk Jakarta Funding,” jelas Pramono di Ancol Barat, Jakarta, Sabtu (12/10).
Pramono juga menyatakan selama ini Jakarta terlalu bergantung pada pajak, retribusi, dan dividen BUMD (badan usaha milik daerah).
“Jakarta harus memiliki inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan,” jelas Pramono.
Konsep dana abadi ini serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA), lembaga sovereign wealth fund yang digunakan untuk pembangunan di Indonesia.
Pramono memaparkan saat INA pertama kali diinisiasi sekitar 2,5 tahun lalu, dana awalnya hanya berkisar Rp 6 triliun.
Namun, dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, nilai dana tersebut kini mencapai Rp 150 triliun.
Konsep yang sama, menurut Pramono, dapat diterapkan di Jakarta melalui Jakarta Fund. Dengan total APBD sekitar Rp 85 triliun hingga Rp 86 triliun, Pramono menilai Jakarta memiliki modal dasar yang kuat.
“Dari dana tersebut, kita bisa mengalokasikan sekitar Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun sebagai modal dasar Jakarta Fund,” ungkap Pramono.
Oleh karena itu, jika ia terpilih sebagai gubernur, Pramono dengan pengalamannya akan membentuk program ini supaya ada penerimaan baru bagi Jakarta.
“Kalau Jakarta Fund dilakukan, revenue-nya Jakarta tidak hanya bergantung pada pajak dan restribusi. Yang penting dikelola secara profesional,” sambung Pramono.
