Intime – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta mendorong pemerintah meninjau kembali indikator kemiskinan nasional agar lebih mencerminkan kondisi riil masyarakat. Peninjauan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy, mengatakan ukuran kesejahteraan tidak seharusnya hanya didasarkan pada data statistik semata. Menurut dia, negara perlu memastikan bahwa masyarakat benar-benar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat.
“Ukuran kesejahteraan tidak boleh berhenti pada angka statistik. Negara harus memastikan rakyat benar-benar hidup layak dan bermartabat,” kata Dendy dalam keterangannya di DKI Jakarta, Jumat (27/2).
Ia menilai indikator kemiskinan yang digunakan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kondisi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak dinilai perlu menjadi pertimbangan utama dalam penentuan indikator kesejahteraan.
Menurut Dendy, peninjauan indikator kemiskinan juga penting agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran serta mampu menjawab tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis data yang komprehensif akan membantu pemerintah merumuskan program pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.
DPD GMNI DKI Jakarta juga menegaskan bahwa kemerdekaan sejati suatu bangsa hanya dapat diukur dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat secara nyata, bukan semata dari perbaikan indikator makroekonomi.
Organisasi tersebut menilai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro perlu diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, capaian ekonomi dinilai belum mencerminkan kemajuan yang sesungguhnya.
Selain itu, GMNI DKI Jakarta menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan.
Dengan peninjauan indikator kemiskinan yang lebih komprehensif, GMNI berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
