Intime – Mantan anggota DPR, Didi Irawadi Syamsuddin, menyoroti masalah harga tabung gas melon 3 kg yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, kondisi ini mencerminkan kegagalan tata kelola subsidi, distribusi yang tak terkendali, dan pengawasan yang lemah.
“Harga resmi ditetapkan Rp12.750 per tabung, tapi di lapangan warga, terutama emak-emak, harus merogoh kocek Rp30 ribu hingga Rp50 ribu. Inilah bentuk ‘inflasi terselubung’ yang lebih menyakitkan daripada angka statistik,” kata Didi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/10).
Didi menanggapi pernyataan Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mengenai harga keekonomian elpiji melon sekitar Rp42 ribu sebelum subsidi. Ia menilai pernyataan itu penting sebagai alarm bagi pemerintah agar serius menata data, menghentikan permainan, dan transparan soal beban subsidi.
Masalah utama, menurut Didi, terletak pada distribusi. Tiga penyakit utama menghantui tabung melon: subsidi bocor ke pihak yang tidak berhak, rantai distribusi panjang yang membuka ruang markup, dan praktik mafia seperti penimbunan, oplosan, serta penguasaan kuota yang membuat harga melon membengkak sebelum sampai ke konsumen.
Solusi yang diusulkan Didi mencakup tiga langkah berlapis: audit distribusi secara digital, verifikasi pembelian berbasis NIK untuk menutup penyelewengan kuota, dan reformasi logistik dengan memotong rantai distribusi tak perlu serta menyiapkan stok cadangan untuk menjaga stabilitas harga.
Selain itu, penegakan hukum menjadi kunci. Satgas pangan, kepolisian, dan KPPU harus menindak penimbun dan pengecer nakal, termasuk pencabutan izin, denda besar, hingga proses pidana jika ditemukan unsur korupsi atau kolusi.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti wacana “satu harga LPG 3 kg” pada 2026. Menurutnya, kebijakan itu perlu disertai sistem subsidi tepat sasaran, transparansi biaya logistik, mekanisme voucher digital, dan mekanisme darurat saat harga global melonjak.
“Kalau HET di kertas Rp12.750 tapi rakyat harus bayar Rp40 ribuan, itu bukan mekanisme pasar. Itu kegagalan negara menegakkan aturan. Rakyat tidak boleh terus jadi korban ‘ekonomi politik tabung melon’,” tegas Didi.
Ia menambahkan, suara Menteri Purbaya sudah menyalakan alarm. Sekarang saatnya pemerintah merespons dengan tindakan nyata untuk memastikan subsidi sampai ke rakyat dan harga gas melon kembali terjangkau.
