Sumber dana semua lembaga survei harus dibuka ke publik dan diaudit keuangannya. Hal itu, untuk mendapatkan kepercayaan publik terkait hasilnya.
Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti memaparkan, ada dugaan bahwa riset-riset yang dilakukan lembaga survei selama ini merupakan “pesanan”. Misalnya, Charta Politika, SMRC, dan lain-lain.
“Mereka disebut mainstream bukan karena objektivitas metodelogisnya, tapi lantaran di-back sumber dana yang melimpah, yang diduga mengalir dari oligarki untuk mendikte publik mendukung bakal capres yang didukung oligarki jahat,” kata Haris Rusly dikutip dari akun Twitternya, Rabu (15/6).
Jika dugaannya tersebut benar, maka hasil survei sulit dikatakan objektif. Dengan mendikte publik, maka jajak pendapat yang seharusnya menghasilkan tokoh perwakilan mayoritas rakyat berubah menjadi kemauan oligarki.
“Mereka merusak seleksi kepemimpinan nasional berbasis gagasan, jadi berbasis popularitas palsu,” kritiknya.
