Intime – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Prof. Azril Azhari, secara terang-terangan melontarkan kritik keras terhadap kinerja Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Ia menilai kinerja Widiyanti tidak memenuhi ekspektasi dan mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mencopotnya dari jabatan.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Senin (22/9), Prof. Azril menyatakan bahwa Widiyanti Putri Wardhana tidak memahami dunia pariwisata Indonesia. Ia menuding bahwa orientasi sang menteri hanya sebatas urusan pemasaran tanpa memikirkan keberlanjutan sektor pariwisata.
Prof Azril secara tegas bahkan menyebut orientasi Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana tidak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah setempat.
“Kalau pariwisata mau menjadi income pendapatan masyarakat harus diganti dia (Menpar) itu. Pemerintah harus mulai memperhatikan pariwisata,” jelas dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9).
Ia menegaskan, orientasi kebijakan pariwisata saat ini tidak diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah, melainkan lebih menguntungkan investor. Padahal, kata dia, pariwisata seharusnya mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat.
“Kalau investor yang kaya hanya orang tertentu. Harusnya masyarakat Indonesia yang bisa meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata,” tegasnya.
Prof. Azril juga menyoroti paradigma keliru dalam pembangunan sektor pariwisata yang dipandang bisa berdiri sendiri. Padahal, jelasnya, pariwisata justru berbasis pada sektor lain seperti lingkungan, pertanian, kehutanan, hingga industri kreatif.
“Pariwisata itu tidak punya apa-apa. Alam itu milik lingkungan hidup, hutan milik kehutanan, tenun dan kerajinan itu industri. Semua yang dikemas menjadi pariwisata,” tuturnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa dunia pariwisata global telah bergeser dari sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan (quantity) menjadi berorientasi pada lama tinggal (length of stay) dan jumlah belanja (spending of money). Namun, kontribusi pariwisata Indonesia terhadap PDB masih di bawah 5 persen.
“Kalau mau disebut sektor unggulan, kontribusinya harus 15 persen. Faktanya sekarang masih jauh di bawah itu,” ucapnya.
Prof. Azril juga mengkritisi program 10 destinasi prioritas dan 5 destinasi super prioritas yang dinilainya berbasis mass tourism. Menurutnya, pemerintah harus menyerahkan pengelolaan destinasi kepada masyarakat, bukan didominasi BUMN.
Ia mencontohkan kasus Danau Toba yang mendapat “kartu kuning” dari UNESCO atas pengelolaan Geopark Kaldera Toba pada 2023, serta ancaman kerusakan ekosistem Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.
“Kalau itu hilang dari UNESCO, wisatawan asing enggan datang. Bahaya untuk Danau Toba dan Raja Ampat,” kata dia.
Di penghujung pernyataannya, Prof. Azril menilai kondisi pariwisata Indonesia tengah bergerak menuju kehancuran bila tidak segera dievaluasi. Ia pun kembali menekankan agar Presiden Prabowo melakukan langkah cepat, termasuk mengganti Menteri Pariwisata.
“Pesan kepada Presiden, pariwisata harus bisa meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat lokal, bukan investor,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebelumnya juga tengah menjadi sorotan publik setelah curhatan seorang ASN Kementerian Pariwisata viral di media sosial.
Pegawai tersebut mengeluhkan permintaan sang menteri yang dinilai rumit saat kunjungan kerja, termasuk kebiasaannya meminta air galon untuk mandi. Bahkan, disebut-sebut suami Widiyanti ikut campur dalam urusan pekerjaan.
