Intime – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan menyesalkan ulah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan pemerintah untuk meminta dana kepada pengusaha sebagai hadiah lebaran atau Tunjangan Hari Raya (THR)
Aktivis 98 ini menilai aksi tersebut merupakan ancaman terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Menciptakan perilaku korup yang berdampak pada industrial kita, contohnya Ormas-ormas (yang minta THR). Pengusaha ini kan sudah bayar pajak ngapain lagi dipalakin? Belum lagi tingkat RT, RW sampai Kelurahan ikut juga tuh,” ujar Bung Noel sapaan akrabnya saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu (26/3).
Menurut Bung Noel, aksi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengusaha, dapat pula berdampak pada kondisi keuangan perusahaan.
“Apalagi di momen-momen hari raya minta THR. Belum lagi ulang tahun Ormas-nya minta lagi, belum lagi ulang tahun ketua umumnya minta lagi. Kalau dihitung berapa banyak Ormas yang minta?,” ucapnya.
Maraknya aksi meminta hadiah lebaran kepada pengusaha viral di media sosial beberapa hari terakhir. Salah satunya Suhada alias jagoan Cikiwul yang akhirnya ditangkap polisi karena memaksa mendapatkan THR dari perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Aksi yang sama juga dilakukan pihak RW 02 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat kepada pengusaha di wilayahnya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI/Polri dan Kejaksaan untuk mengusut kasus tersebut.
Bung Noel mengimbau masyarakat tidak meneror pengusaha dengan dalih THR. Menurut politisi Gerindra tersebut, tindakan itu mengganggu keberlangsungan perusahaan yang
berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.
“Setiap pengusaha ketika melakukan investasi di sebuah wilayah pasti ada resapan tenaga kerjanya, harusnya berpihak dong. Jangan dibiarkan industrialnya dalam tekanan. Ada konsekuensi PHK, mengapa? Ya, mereka rugi,” ucapnya.
Noel pun berharap langkah tegas pemerintah setempat menyikapi fenomena masyarakat yang meminta THR ke pengusaha, apalagi bila dilakukan dengan paksaan.
“Negara ini punya instrumen. Ada namanya Aparat Penegak Hukum (APH), Satpol PP, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bagaimana nih? Mereka bergerak dong,” kata jebolan bidang Sosial Universitas Satya Negara Indonesia itu.
