Intime – Daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia dinilai terus melemah meskipun perekonomian nasional telah kembali tumbuh pascapandemi COVID-19.
Hal itu disampaikan Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah, dengan menyoroti data produk domestik bruto (PDB) dan PDB per kapita.
Menurut Imaduddin, pemulihan ekonomi secara makro tidak diikuti oleh perbaikan pada sisi upah riil. Hingga saat ini, upah riil pekerja masih tertahan dan belum kembali ke level sebelum pandemi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan belanja masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
“Secara agregat ekonomi memang tumbuh, tetapi upah riil tidak mengalami pemulihan yang signifikan. Pasar tenaga kerja juga belum sepenuhnya pulih ke kondisi yang lebih baik,” kata Imaduddin, Rabu (31/12).
Ia menjelaskan, struktur tenaga kerja di Indonesia terbagi menjadi pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Data menunjukkan jumlah pekerja penuh justru mengalami penurunan, sementara setengah pengangguran meningkat. Artinya, meskipun tingkat pengangguran terbuka menurun, semakin banyak pekerja yang jam kerjanya terbatas sehingga pendapatannya tidak optimal.
Pada 2024, komposisi pekerja formal tercatat sebesar 57,59 persen dan pekerja informal 42,05 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 59,11 persen pekerja formal dan 40,89 persen pekerja informal.
Imaduddin menilai peningkatan porsi pekerja informal dalam beberapa tahun terakhir menandakan penciptaan lapangan kerja lebih banyak terjadi di sektor dengan kualitas dan perlindungan yang rendah.
“Pemulihan pasar kerja bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Kesempatan kerja bertambah, tetapi tidak dibarengi perbaikan struktur pekerjaan sehingga kesejahteraan dan keamanan kerja masih rentan,” ujarnya.
Selain itu, Imaduddin juga menyoroti tantangan bonus demografi. Ia mengungkapkan, persentase generasi muda Indonesia yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan atau NEET tergolong tinggi, yakni di atas 20 persen. Angka ini lebih buruk dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
“Generasi muda yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan justru belum berpartisipasi optimal. Ini ancaman serius yang harus segera menjadi fokus kebijakan ke depan,” pungkasnya.
