Intime – Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel meski kedua negara tergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut semata-mata didorong mandat kemanusiaan, khususnya untuk melindungi warga sipil dan mendukung pemulihan Gaza.
Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyampaikan partisipasi Indonesia berlandaskan mandat stabilisasi, bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi Gaza sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.
“Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” kata Yvonne dalam pernyataan video, Kamis (12/2).
Kemlu menegaskan keterlibatan dalam forum tersebut tidak mengubah prinsip politik luar negeri Indonesia. Indonesia tetap mengecam pelanggaran hukum internasional dan konsisten mendukung penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
Menurut Yvonne, Indonesia akan menggunakan keanggotaannya di BoP untuk memastikan kepentingan rakyat Palestina tetap menjadi prioritas utama. Indonesia juga akan mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dalam setiap proses yang berkaitan dengan upaya stabilisasi dan rekonstruksi Gaza.
“Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina serta menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina,” ujarnya.
Selain itu, Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui telah menandatangani keanggotaan Israel dalam Dewan Perdamaian Gaza di Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (11/2).
Penandatanganan dilakukan di Blair House, kediaman tamu resmi Presiden Amerika Serikat, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Penandatanganan tersebut berlangsung menjelang pertemuan Netanyahu dengan Presiden AS Donald Trump.
Forum Dewan Perdamaian Gaza dibentuk untuk mendukung stabilisasi wilayah dan mempercepat proses rekonstruksi pascakonflik di Gaza.
