Intime – Isu perpecahan di tubuh Kabinet Merah Putih dinilai tidak bisa dilepaskan dari cara publik membaca dinamika politik pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski Prabowo telah menegaskan kabinetnya solid, kata dia, perbedaan pernyataan elite dan kebijakan yang belum sepenuhnya sejalan memicu persepsi publik soal retaknya koalisi pemerintahan.
Pengamat Pemerintahan Universitas Pamulang, Muhammad Akbar Maulana, mengatakan dalam politik, persepsi kerap bergerak lebih cepat dibandingkan fakta. Menurutnya, publik menilai arah kabinet bukan hanya dari kinerja, tetapi juga dari sinyal komunikasi para elite yang tampil di ruang publik.
“Ketika publik melihat pernyataan elite yang berbeda nada atau kebijakan yang belum satu suara, isu perpecahan akan dengan mudah terbentuk, meskipun belum tentu ada konflik nyata di dalam kabinet,” kata Akbar di Jakarta, Kamis (15/1).
Akbar menilai Kabinet Merah Putih berada dalam fase rawan disalahpahami. Pasalnya, kabinet ini diisi oleh koalisi besar yang melibatkan banyak partai politik dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.
“Koalisi besar memang memberi stabilitas, tetapi juga membuka ruang friksi. Bukan konflik terbuka, melainkan perbedaan agenda dan basis politik masing-masing menteri,” ujarnya.
Ia menegaskan perbedaan pandangan di dalam kabinet merupakan hal wajar dalam sistem presidensial. Namun, persoalan muncul ketika perbedaan itu tidak dikelola secara komunikasi dan justru tampil liar ke publik.
“Kalau satu menteri bicara A, yang lain bicara B, sementara koordinasi komunikasinya lemah, publik akan membaca itu sebagai ketidaksatuan arah kebijakan,” jelas Akbar.
Selain itu, Akbar menyoroti peran media sosial yang mempercepat penyebaran isu. Di era digital, potongan pernyataan elite dapat dengan cepat viral tanpa konteks dan ditarik ke kesimpulan politik yang berlebihan.
Meski demikian, ia menilai bantahan Presiden tetap penting sebagai sinyal kepemimpinan. Menurut Akbar, pernyataan bahwa kabinet solid merupakan pesan politik untuk menegaskan kendali Presiden.
“Namun pernyataan saja tidak cukup. Soliditas harus terlihat dari konsistensi kebijakan, koordinasi antarkementerian, dan keseragaman pesan ke publik,” pungkasnya.
