Intime – Isu perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali berembus kencang. Kabar reshuffle ini menguat usai Thomas Djiwandono ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), yang membuat kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong.
Bersamaan dengan itu, sejumlah nama menteri ikut terseret dalam spekulasi reshuffle. Mulai dari Menko PMK Pratikno, Menlu Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala KSP Muhammad Qodari, Menkominfo Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Menanggapi kabar tersebut, Anggota DPR RI periode 2014–2024 Nurhayati Effendi mengingatkan agar reshuffle kabinet tidak dilakukan sekadar sebagai langkah kosmetik atau bagi-bagi jabatan politik.
“Kalau kita bicara reshuffle yang mendesak, ukurannya ada tiga: kinerja yang rendah, isu sensitif di publik, dan ketidaksinkronan dengan agenda nasional,” kata Nurhayati kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1).
Ia menegaskan, reshuffle sepenuhnya merupakan hak Presiden Prabowo. Namun, pergantian menteri harus berdampak langsung pada perbaikan kinerja kabinet dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang penting kinerja kabinet ke depan makin terasa manfaatnya bagi rakyat. Bukan cuma sekadar kosmetik dan pembagian posisi politik,” ujarnya.
Nurhayati juga menyoroti persoalan yang saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, publik tidak terlalu mempersoalkan siapa sosok menterinya, selama kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
“Yang dirasakan rakyat itu harga bahan pokok, bansos tepat sasaran atau tidak, keamanan anak dan perempuan, serta ruang digital yang makin liar,” ucapnya.
Ia menilai, jika persoalan-persoalan tersebut masih menimbulkan kegaduhan, maka Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap timnya.
“Bukan karena gagal total, tapi karena tantangan berubah cepat. Reshuffle seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat dan hasil nyata di lapangan,” tutup Nurhayati.
