Tahun 2027 Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak ada lagi lingkungan Rukun Warga (RW) kategori kumuh. Hal itu, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh di 2023.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memdesak, Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan penataan RW kumuh dalam tiga tahun mendatang. Langkah tersebut bisa dimulai dengan RW Kumuh.
“Saya berharap memang seiring dengan DKI menjadi DKJ harus segera dituntaskan (penataan RW kumuh),” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/7).
Ia mengimbau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjutinya agar penataan Kota Jakarta berjalan dengan lancar.
“Dinas Perumahan menjadi punya kewajiban untuk penataan ini, sebetulnya tinggal pendataan yang benar, lalu ada tahapannya,” kata Khoirudin.
Masih banyaknya RW kumuh yang berdekatan dengan gedung-gedung pencakar langit juga membuat Khoirudin prihatin. Seperti di kolong tol sekitar Tanah Tinggi dan Johar Baru, Jakarta Pusat.
“Jumlah kawasan kumuh di Jakarta memang banyak, bahkan di samping gedung-gedung mewah banyak. Kita malu melihat hal ini ketika kita keliling Jakarta karena kontras sekali,” tutur Khoirudin.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI yakni membangun hunian vertikal atau rumah susun (Rusun), khusus masyarakat menengah ke bawah. Ini menjadi salah satu solusi.
“Ya paling tidak perbanyak bangunan ke atas, rumah susun diperbanyak untuk penataan permukiman kumuh,” tandas Khoirudin.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh di tahun 2023. Yakni, melalui program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP)
