Joko Widodo mencuri perhatian publik usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) pada Pileg 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Dia maju sebagai bacaleg melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun nama Joko Widodo dimaksud bukanlah Presiden ke-7 RI, melainkan kader dari partai berlambang Ka’bah. Bahkan, dalam kesehariannya kader PPP tersebut juga karib disapa Jokowi.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai kesamaan nama dengan kepala negara tidak secara otomatis mengatrol elektabilitas bacaleg PPP bernama Joko Widodo tersebut.
“Saya pikir kemiripan nama itu lebih pada faktor kebetulan saja,” kata Wasisto kepada wartawan, Selasa (16/5).
Di sisi lain, Wasisto menambahkan bahwa elektabilitas partai politik (parpol) juga ditentukan dari soliditas di internal partai saat menghadapi dinamika politik khususnya menuju Pemilu 2024.
Empat tahun belakangan PPP diterpa berbagai kisruh internal mulai dari kasus hukum, hingga pergantian Pucuk Pimpinan di Partai berlambang Ka’bah yang juga partai politik tertua di negeri ini, dan dalam setahun terakhir PPP mengukuhkan sejumlah kebijakan berani dan solid mengambil peran dan langkah dalam berpolitik.
“Saya pikir faktor internal PPP yang solid paska diterpa masalah internal menjadi salah satu faktor (naiknya elektabilitas),” tutur Wasisto.
Diketahui, berdasarkan hasil survei Charta Politika Indonesia elektabilitas PPP
meningkat dan menembus ambang batas parlemen 4,1 persen. Menurut Wasisto melesatnya elektabilitas itu turut dipengaruhi sikap politik PPP yang resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
“Saya pikir itu memang ada pengaruh. Namun perlu dilihat tren positifnya ke depan. Tren kenaikan elektabilitas paska dukungan pada GP (Ganjar Pranowo),” pungkas Wasisto.
