Intime – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi meluncurkan Buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha 2025 dalam Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa (ALB) menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta Selatan, Jumat (28/11).
Peluncuran dokumen strategis ini disebut menjadi langkah penting untuk memperkuat kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan penyusunan buku putih ini merupakan bentuk komitmen Wantim Kadin dalam menampung dan menyampaikan aspirasi Anggota Luar Biasa serta pengusaha di tingkat provinsi.
“Hari ini Buku Putih Solusi Dunia Usaha resmi kita launching, dan akan kita serahkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia. Dokumen ini juga akan disimbolkan pada Rapimnas Kadin 2 Desember nanti sebagai komitmen Wantim mengawal langkah dunia usaha ke depan,” ujar Arsjad.
Arsjad menegaskan, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kadin, organisasi ini memiliki kedudukan strategis sebagai mitra sejajar pemerintah di bidang perekonomian. Karena itu, Dewan Pertimbangan berkewajiban memberikan masukan dan saran agar langkah organisasi tetap berada dalam koridor aturan dan kebutuhan dunia usaha.
Buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha 2025 disusun sebagai dokumen yang merekam kondisi faktual dunia usaha selama satu tahun terakhir.
Dokumen ini juga menjadi pelengkap visi jangka panjang Kadin Indonesia yang tertuang dalam Peta Jalan Indonesia Emas 2045, serta pendamping dari Whitepaper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
“Jika whitepaper memberikan arah kebijakan makro, maka buku putih ini menjadi kajian realitas usaha yang memotret hambatan nyata pelaku usaha di lapangan,” jelas Arsjad. Ia menambahkan, buku putih tersebut juga memuat rekomendasi konkret yang perlu segera ditindaklanjuti agar agenda kebijakan 2024–2029 berjalan optimal.
“Kami berharap buku ini menjadi rujukan penting bagi Dewan Pengurus dalam menyusun program kerja 2026 serta menjadi dokumen advokasi kepada pemerintah,” kata Arsjad.
