Intime – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menolak usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian khusus. Menurutnya, posisi Polri yang saat ini langsung berada di bawah Presiden sudah paling ideal dan efektif untuk menjalankan tugas.
Ia mengatakan, Polri dapat berperan maksimal sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga pelayanan publik karena tidak terhambat birokrasi.
“Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri di bawah kementerian khusus. Posisi saat ini sudah sangat ideal,” kata Listyo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Listyo menilai, kedudukan langsung di bawah Presiden membuat Polri bisa bergerak cepat saat dibutuhkan. Jika berada di bawah kementerian, menurutnya, justru berpotensi memunculkan konflik kewenangan.
“Kalau harus lewat kementerian, itu bisa menimbulkan potensi matahari kembar,” ujarnya.
Kapolri juga mengungkapkan bahwa dirinya beberapa kali mendapat pesan singkat yang menawarkan jabatan menteri kepolisian. Namun, ia menolak mentah-mentah tawaran tersebut.
“Bahkan ada yang menyampaikan ke saya lewat WA, mau tidak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian. Saya tegaskan, saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya.
Menurut Listyo, menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi kepolisian, negara, dan Presiden. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk tetap memperjuangkan posisi Polri di bawah Presiden.
Ia bahkan menyatakan siap dicopot dari jabatannya jika pilihan yang dihadapi adalah pembentukan kementerian kepolisian.
“Apabila pilihannya Polri di bawah presiden tapi ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,”” pungkasnya.
