Kasus Keracunan MBG Meluas, DPR Desak Evaluasi Total dan Libatkan Aparat Hukum

Intime – Kasus keracunan makanan yang dialami oleh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan semakin meluas, memicu desakan dari parlemen agar pemerintah mengambil langkah penting, termasuk melibatkan aparat penegak hukum (APH).

Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi secara tegas dan lugas untuk mencari letak kesalahan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Pertama, pemerintah harus evaluasi. Tegas dan lugas. Cari dimana letak kesalahan dan segera perbaiki,” ucap anggota DPR RI, Mardani Ali Sera di Jakarta, Minggu (28/9).

Mardani mengakui bahwa program MBG adalah langkah yang bagus dari pemerintah untuk membangun generasi muda yang sehat dan berkualitas. Namun, ia mengingatkan, jika program ini tidak dijaga dengan baik, maka tujuannya akan rusak.

Ia juga menyarankan agar pemerintah melibatkan pihak sekolah atau komite sekolah untuk membantu dalam proses persiapan makanan, guna memastikan keamanan dan kualitas.

“Sebaiknya pemerintah melibatkan sekolah atau komite sekolah untuk membantu persiapan,” ujarnya.

Menanggapi isu adanya dugaan sabotase di balik kasus keracunan MBG, Mardani Ali Sera mendukung penuh agar aparat penegak hukum turut dilibatkan dalam investigasi.

“Saya setuju dengan pernyataan Pak Dasco, bahwa memang perlu pelibatan APH untuk menyelidiki apakah benar atau tidak isu sabotase tersebut,” pungkasnya.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini