Intime – Peretas dengan identitas Bjorka hari ini ia kembali menjadi topik perbincangan atau trending topik di Twitter terkait unggahannya di grup perbincangan Telegram dan cuitannya di Twitter.
Bjorka menyapa beberapa figur penting di Indonesia sekaligus melampirkan diduga data pribadi figur-figur tersebut. Tak tanggung-tanggung figur yang menjadi korban tindakan penyebaran data pribadi atau doxing terdapat nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Sama halnya dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate, Bjorka juga mengunggah data pribadi Puan Maharani dan Erick Thohir meliputi nomor NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga informasi vaksinasi Covid-19 yang diperoleh.
“how are you madam @puanmaharani_ri? how does it feel to celebrate a birthday when many people are protesting about the price of fuel right in front of your office?”, tulis Bjorka menyapa Puan Maharani, dikutip dari akun Twitternya.
Sedangkan untuk Menteri BUMN, Bjorka menulis, “how are you sir @erickthohir? you should work instead of going around doing unimportant things. trust me, you will never be president, don’t waste your time. don’t you care about the current price of fuel?“.
Tindakan doxing yang dilakukan Bjorka juga menyasar nama lain yaitu Ditjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan serta Muchdi PR, bekas Danjen Kopassus, yang pernah tersangkut kasus pembunuhan akivis HAM Munir.
Selain itu ada juga nama Denny Siregar yang oleh Bjorka dituduh telah menikmati uang pajak dengan menciptakan polarisasi di masyarakat lewat internet.
“hi @Dennysiregar7. how does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people?“, tulis Bjorka.
Diketahui bahwa peretas Bjorka telah beberapa kali mengklaim berhasil meretas data-data terkait kependudukan di Indonesia dan mencoba melakukan penjualan data melalui forum online. Terakhir Bjorka mengklaim memiliki data surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono telah membantah kebenaran informasi terkait bocornya surat dan dokumen untuk Presiden.
“Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor,” kata Heru di Jakarta, Sabtu (10/9).
