Intime – Peringkat Ocean Health Index (OHI) Indonesia mengalami kenaikan dari posisi 189 menjadi 169 dari total 220 negara. Meski menunjukkan perbaikan, kondisi kesehatan laut nasional dinilai belum sepenuhnya pulih dan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, khususnya yang berdampak langsung pada nelayan kecil dan masyarakat pesisir.
Berdasarkan data OHI, skor Indonesia tercatat 66, masih berada di bawah rata-rata global yang mencapai 72. Dari sepuluh indikator penilaian, empat indikator strategis justru mengalami penurunan, yakni Penyediaan Makanan (Food Provision), Peluang Penangkapan Ikan Tradisional (Artisanal Fishing Opportunities), Perlindungan Pesisir (Coastal Protection), serta Mata Pencaharian dan Ekonomi (Livelihoods and Economies).
Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) menilai kondisi tersebut sebagai sinyal lemahnya kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang belum sepenuhnya berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan kecil.
Ketua Umum KPPMPI, Hendra Wiguna mengatakan indikator yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir justru menunjukkan penurunan kinerja.
Indikator Food Provision mencatat skor terendah, yakni 24. Menurut Hendra, angka tersebut menandakan pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya masih jauh dari prinsip keberlanjutan.
Ia menyoroti masih ditemukannya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti trawl di sejumlah wilayah perairan Indonesia.
Selain itu, indikator Artisanal Fishing Opportunities turun signifikan dari skor 93 menjadi 72. Penurunan ini menunjukkan semakin menyempitnya akses nelayan kecil terhadap wilayah tangkap akibat praktik IUU Fishing dan aktivitas non-perikanan seperti reklamasi serta pertambangan pasir laut.
KPPMPI juga mencatat melemahnya perlindungan ekosistem pesisir, yang tercermin dari penurunan indikator Coastal Protection. Kerusakan mangrove, terumbu karang, dan lamun dinilai meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap abrasi dan banjir rob.
Di sisi ekonomi, indikator Livelihoods and Economies turun menjadi 64. KPPMPI menilai hilirisasi perikanan belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KPPMPI pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan kelautan lebih berpihak pada keberlanjutan dan perlindungan nelayan kecil.
