Intime – Pengamat politik dan pemerintahan Rafriandi Nasution menilai tingkat kepercayaan publik terhadap tokoh politik dan institusi negara, khususnya DPRD dan partai politik, saat ini berada pada titik terendah. Kondisi ini disebutnya berdampak serius pada kualitas demokrasi dan arah kebijakan politik ke depan.
“Krisis kepercayaan ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari merosotnya integritas tokoh publik, lemahnya penegakan hukum, hingga dominasi elit partai dan oligarki media yang semakin menutup ruang partisipasi rakyat,” ujar Rafriandi, Kamis (15/1).
Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap tokoh publik menurun drastis. Figur yang selama ini dianggap berintegritas cenderung bersikap aman dan menghindari posisi berisiko.
“Tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan justru banyak yang bermain aman. Akibatnya, publik kehilangan figur yang berani membela kepentingan rakyat,” katanya.
Rafriandi menyoroti sejumlah kasus hukum besar yang dinilai tidak transparan, seperti dugaan pelanggaran di kawasan PIK 2, kasus BUS, hingga pertambangan di Morowali. Meski kerugian negara disebut signifikan, proses hukum jarang berujung pada penetapan tersangka.
“Ini sangat merusak kepercayaan publik. Rakyat melihat hukum tidak berpihak kepada mereka,” katanya.
Selain itu, ia menilai pemerintah kerap mengabaikan persoalan publik, meski solusi praktis telah disampaikan masyarakat dan akademisi, termasuk terkait kebijakan strategis MBG. Sikap ini, kata Rafriandi, memicu apatisme dan memperlebar jarak antara rakyat dan pemerintah.
Dominasi negara dan oligarki media juga diperhatikannya. Menurut Rafriandi, hal ini membuat aspirasi rakyat sulit tersalurkan melalui jalur formal.
“Akibatnya, masyarakat lebih percaya figur satiris seperti Panji Pragiwaksono daripada profesor atau doktor, karena merasa suara mereka lebih terwakili,” pungkas Rafriandi.
