Intime – Di sebuah ruang pertemuan yang tak terlalu besar, KH. Abdul Muin berbicara pelan. Nada suaranya tertahan, tapi isinya tegas. “Kalau di atas ribut terus, jangan heran kalau di bawah limbung,” katanya, Kamis siang lalu.
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta itu tak sedang berbicara soal remeh. Yang ia maksud adalah kondisi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang, menurutnya, terlalu lama terjebak konflik internal.
Pertengkaran antar-elite organisasi, kata dia, bukan hanya menguras energi, tetapi juga menggerus wibawa NU di mata publik dan negara.
“NU ini organisasi besar. Kalau kelihatan tidak solid, mudah diremehkan,” ujar Abdul Muin.
Ia mencontohkan pemanggilan saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara terbuka menyebut struktur NU. Bagi Abdul Muin, cara itu keliru.
“NU bukan badan hukum yang bisa diseret-seret begitu saja. Ini organisasi keagamaan, jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Ada etika yang seharusnya dijaga,” katanya.
Menurutnya, ketika NU tak tampil dengan satu suara, institusi lain merasa bebas memperlakukannya tanpa kehati-hatian.
“Kalau NU kuat dan berwibawa, orang berpikir dua kali sebelum sembrono,” ucapnya.
Sorotan Abdul Muin juga mengarah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menyinggung pemotongan dana hibah untuk PWNU DKI yang mencapai sekitar 60 persen.
Dari semula Rp 10,7 miliar, kini tersisa sekitar Rp 5 miliar. Sementara Muhammadiyah, yang awalnya menerima Rp 7 miliar, hanya dipotong menjadi Rp 5 miliar.
“Ini soal keadilan,” katanya singkat.
“Dana hibah itu bukan untuk elite NU. Itu untuk umat: pendidikan, dakwah, sosial. Ketika dipotong drastis, yang terdampak bukan pengurus, tapi warga.”
Ia tak menampik bahwa sebagian sikap PWNU DKI belakangan dinilai terlalu keras dalam menyampaikan tuntutan kepada gubernur. Namun, ia menolak jika kritik kemudian dibalas dengan kebijakan yang melemahkan pelayanan umat.
“Kritik itu bagian dari demokrasi. Tapi jangan umat yang dikorbankan,” ujarnya.
Bagi Abdul Muin, inilah saatnya PWNU DKI melakukan refleksi. Bukan dengan menarik diri dari ruang publik, melainkan kembali pada jati diri NU: mengayomi, menenangkan, sekaligus bersikap kritis secara konstruktif.
“NU tidak boleh jadi stempel kekuasaan, tapi juga tidak perlu jadi oposisi yang marah-marah,” katanya.
“Tugas kita menjaga kepentingan warga Jakarta—terutama yang kecil—dengan cara yang bermartabat.”
Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, seolah menutup percakapan: “Kalau NU ingin dihormati, pertama-tama kita harus menata diri. Wibawa itu lahir dari keteladanan, bukan dari rebutan panggung.”
Di luar ruangan, Jakarta tetap riuh. Tapi di kepala Abdul Muin, satu hal tampak jelas: NU hanya akan kembali besar jika mampu berdamai dengan dirinya sendiri—lalu berdiri tegak di hadapan siapa pun, termasuk kekuasaan.
