Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siradj, menyinggung soal larangan buka puasa bersama oleh pemerintah. Hal ini, telah menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak percaya di masyarakat.
“Secara umum itu menyinggung perasaan umat Islam karena ini sudah jadi budaya,” kata Said dalam acara Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Peta Jalan Kepemimpinan Muslim Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/3).
Menurut dia, sikap pemerintah itu sebagai bentuk intervensi berlebih atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan.
Namun, lanjut dia, dicoba diambil alih, dicoba dipaksakan melalui intervensi kebijakan yang cenderung, dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat.
Meskipun pemerintah sudah menjelaskan aturan tersebut, mantan Ketua Umum PBNU itu beranggapan, bahwa hal itu menimbulkan kegaduhan.
Bahkan, pada saatnya akan melahirkan ketidakpercayaan (distrust) umat bila membiarkan hal itu terus terjadi.
Dia mengkritisi, agar pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan atau larangan ditimbang baik dan buruknya bagi masyarakat luas agar timbul kebijaksanaan dalam sebuah aturan yang dikeluarkan.
Menurutnya, boleh saja pemerintah membuat imbauan, misalnya, tidak menggunakan anggaran pemerintah saat melakukan buka puasa bersama.
“Buka bersama itu ada di mana-mana, di Masjidilharam, Makkah buka bersama. Amir-amir, famili dari kerajaan buka bersama itu biasa. Hanya maksudnya baik agar tidak terjadi pemborosan, tinggal itu saja penekanannya, jangan dilarang buka bersama,” kata Said.
