Intime – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai pihak yang disebut sebagai “penumpang gelap” dalam wacana percepatan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Politisi Partai Gerindra itu menilai ada oknum yang mengatasnamakan reformasi, tetapi memiliki kepentingan lain di balik pernyataannya.
Habiburokhman menyebut pihak tersebut dapat berasal dari mantan pejabat yang sebelumnya memiliki kewenangan menentukan kebijakan terkait Polri, namun tidak melakukan perubahan berarti saat masih menjabat.
Dia juga menilai sebagian pihak kerap menyampaikan tudingan terhadap institusi kepolisian tanpa data yang jelas.
“Mereka mengumbar cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang bisa dikonfirmasi kebenarannya,” ujarnya, Jumat (13/2).
Ia mengatakan narasi semacam itu berbeda dengan semangat reformasi Polri yang telah diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Dalam aturan tersebut, Polri berada di bawah kendali langsung Presiden dan diawasi DPR.
Menurut dia, penyebaran narasi yang tidak berdasar dapat mempengaruhi opini masyarakat dan berpotensi melemahkan institusi kepolisian. Habiburokhman juga menilai hal tersebut dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski begitu, ia mengakui setiap institusi memiliki potensi pelanggaran oleh oknum tertentu. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mendorong reformasi yang keliru atau menyimpang dari ketentuan konstitusi.
Ia menegaskan percepatan reformasi Polri harus tetap dikawal agar berjalan sesuai aturan dan bertujuan memperkuat institusi kepolisian.
“Kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan reformasi Polri yang salah kaprah. Reformasi harus tetap berada dalam koridor konstitusi,” tegasnya.
Habiburokhman menambahkan, pengawasan dan pembenahan institusi harus dilakukan secara proporsional, dengan tetap menjaga kepercayaan publik serta stabilitas nasional.
