Intime – Forum Tanah Air (FTA) menilai komunikasi publik dan komunikasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih lemah dan perlu segera diperbaiki agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan transparan.
Penilaian itu disampaikan Koordinator Tim Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo FTA, Syafril Sjofyan, berdasarkan hasil angket terhadap 1.086 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dan 90 responden diaspora luar negeri di kawasan Australia, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Amerika.
“Tanpa komunikasi yang baik, bukan mustahil dukungan rakyat terhadap Prabowo dan pemerintahannya akan menurun karena langkah dan kebijakan yang diambil tidak tersosialisasi dengan baik ke masyarakat,” ujar Syafril dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11).
Syafril menilai, pemerintahan Prabowo perlu melakukan reshuffle lanjutan sebagaimana direkomendasikan oleh responden survei. Menurutnya, masalah komunikasi yang buruk berpotensi menimbulkan jarak antara pemerintah dan rakyat, serta memperlemah kepercayaan publik.
FTA juga menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan setelah satu tahun pemerintahan berjalan. “Pemerintah perlu membuat terobosan besar dan kebijakan radikal untuk membangkitkan sektor riil agar berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” katanya.
Menurut hasil evaluasi FTA, nilai rapor kinerja pemerintahan Prabowo dalam satu tahun pertama mencapai 5,5 dari skala 10, atau hanya naik tipis 0,5 poin dibandingkan evaluasi semester sebelumnya. Syafril menilai lambannya perubahan disebabkan oleh beban warisan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya dan lemahnya peran wakil presiden.
Meski demikian, FTA tetap mengapresiasi upaya Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih dalam menjalankan program kerja selama satu tahun terakhir. FTA mencatat masih adanya harapan besar masyarakat, dengan 52 persen responden menyatakan “sangat berharap” dan 34,8 persen “berharap” Prabowo dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik, adil, dan berpihak pada rakyat.
“Apresiasi masyarakat terhadap janji-janji Presiden Prabowo yang disampaikan dalam berbagai pidato mencapai 45,9 persen yang menilai berjalan baik, dan 6,1 persen menilai terlaksana sangat baik. Namun, masih dibutuhkan kerja keras untuk memenuhi seluruh janji tersebut,” ucap Syafril.
Selain itu, diplomasi internasional Prabowo di berbagai forum, termasuk PBB, mendapat penilaian positif dari publik. Sebanyak 23,6 persen responden menilai sangat baik, dan 55,7 persen menilai baik, meski sebagian mengingatkan agar diplomasi itu diimbangi dengan pemberantasan korupsi yang lebih serius.
Syafril mengingatkan, jika perbaikan tidak segera dilakukan, gelombang kekecewaan publik bisa meningkat. “Apabila Presiden Prabowo belum mampu dan belum tegas memutus hubungan dengan rezim sebelumnya yang dinilai menjadi sumber kerusakan ekonomi, politik, dan demokrasi, maka tingkat harapan rakyat dapat tergerus,” katanya.
FTA mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja sama membangun bangsa dengan semangat gotong royong. “Perekonomian yang kuat, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta penegakan hukum sebagai panglima tertinggi adalah kunci kemajuan bangsa,” pungkas Syafril.
FTA sebelumnya juga telah melakukan evaluasi enam bulan pemerintahan Prabowo pada Mei 2025 dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah, DPR RI, dan berbagai lembaga terkait. Evaluasi satu tahun ini disebut sebagai lanjutan dari kajian tersebut, guna memberikan gambaran objektif terhadap capaian dan tantangan kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
