Intime – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, menilai komunikasi publik dan komunikasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pelantikan hingga saat ini masih belum dijalankan secara baik dan maksimal. Menurutnya, kelemahan komunikasi tersebut justru memicu kegaduhan di ruang publik.
“Apalagi di awal pemerintahan Prabowo Subianto, beberapa menteri melakukan komunikasi publik dan komunikasi politik sangat buruk sehingga membuat kegaduhan atau menciptakan situasi yang tidak kondusif,” ujar Fernando, Senin (29/12).
Fernando juga menyoroti keberadaan Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Ia menilai lembaga tersebut belum berfungsi optimal dalam membantu pemerintah membangun komunikasi publik yang efektif, bahkan cenderung menambah persoalan baru.
Ia menambahkan, perubahan nama badan komunikasi presiden menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) juga tidak serta-merta membuat kinerjanya membaik. Hingga kini, kata dia, pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Karena sampai saat ini, komunikasi pemerintah terhadap masyarakat masih belum ada perubahan dan belum semakin baik,” ungkap Fernando.
Selain itu, Fernando menilai informasi yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS) yang diterima Presiden Prabowo, lalu disampaikan kepada publik, turut memperburuk kualitas informasi pemerintah. Menurutnya, hal tersebut membuat pesan yang diterima masyarakat tidak utuh dan berpotensi menyesatkan.
Ia juga mengkritik gaya komunikasi pemerintah yang kerap memosisikan para pengkritik sebagai lawan. Padahal, menurut Fernando, kritik seharusnya dipandang sebagai masukan penting demi perbaikan kebijakan dan program pemerintah.
“Seharusnya Prabowo menjadikan setiap pihak yang melakukan kritik tidak dianggap sebagai lawan, tetapi sebagai pihak yang perlu didengarkan demi perbaikan pemerintahan agar program berjalan lebih maksimal dalam memajukan bangsa dan negara,” ujarnya.
Fernando berharap ke depan BKP dapat menjalankan fungsi komunikasi publik dan politik secara lebih maksimal. Pemerintah, kata dia, perlu menyampaikan informasi secara berkala mengenai program yang sedang berjalan, yang telah dilaksanakan, maupun yang masih dirancang, termasuk masukan masyarakat yang dipertimbangkan.
“Dengan begitu masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan bisa memantau progresnya,” pungkas Fernando.
