Intime – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa kondisi politik dan kebangsaan saat ini harus dipahami dalam dua dimensi: jangka pendek serta jangka menengah-panjang.
Menurutnya, situasi mendesak saat ini membutuhkan peran mahasiswa, namun perjuangan harus tetap terarah. Praktik politik uang dan degradasi reformasi perlu dikritisi, sekaligus mengevaluasi sistem politik yang terlalu liberal agar tidak hanya menguntungkan pihak berduit.
Didik juga menyoroti degradasi kelembagaan sejak era Presiden Jokowi, masuknya figur bermasalah dalam kabinet, serta dominasi anggaran oleh Polri dan TNI.
“Kerusakan kelembagaan sudah masif, perbaikan harus dimulai dari kepemimpinan politik. Reformasi yang sejati nyaris tidak lagi terlihat” tegas Didik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/9).
Didik menambahkan bahwa perbaikan partai politik, reformasi kelembagaan, dan pembenahan APBN harus segera dilakukan.
“Rakyat marah karena kondisi ekonomi kian terpuruk. Situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah” tuturnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, menyoroti urgensi kerja sama berbagai pihak untuk menghadapi gelombang disinformasi yang kian memperkeruh keadaan dan memicu potensi konflik.
Ia menegaskan bahwa kondisi bangsa tidak boleh dibiarkan merugikan generasi penerus hanya demi menjaga kepentingan segelintir kelompok.
Fahmi juga kembali mengingatkan tentang gagasan Reformasi Jilid 2 yang sejak awal 2025 telah didorong LP3ES sebagai langkah mendesak untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
“Jangan sampai anak bangsa dikorbankan hanya demi mempertahankan kepentingan sempit,” tegas Fahmi.
Sementara itu, Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menegaskan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia semakin menjauh dari cita-cita reformasi.
“Elite semakin jauh dari publik. Kita melihat contoh buruk di eksekutif, mulai dari wakil menteri yang merangkap jabatan hingga kabinet yang gemuk. Situasi ekonomi pun kian menekan rakyat dengan beban pajak yang tinggi, sementara di sisi lain tunjangan bagi elite politik justru dinaikkan” ujarnya.
Ia menyoroti kembali menguatnya praktik dwifungsi militer dan polisi. Ia menekankan perlunya langkah korektif untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah kembali pada amanah konstitusi. Semua bentuk kekerasan terhadap sipil harus diharamkan. Kepercayaan publik hanya dapat pulih jika konstitusi dijadikan pijakan utama” tegasnya.
