Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming menjadi 10 tahun.
Tim Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya menghormati independensi putusan majelis hakim atas permohonan PK dari eks Bendum PBNU itu.
“Meskipun kami menyayangkan pidana penjara yang dijatuhkan turun menjadi selama 10 tahun,” kata Tessa dalam keterangannya, Rabu (6/11).
KPK berharap proses hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat memberikan efek jera yang efektif bagi para pelakunya.
“Sekaligus memberikan sumbangsih bagi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui pidana tambahan uang pengganti,” ujarnya.
Majelis PK MA menilai Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
Putusan tersebut diputuskan Majelis PK MA yang terdiri dari Prim Haryadi selaku Ketua Majelis serta anggota Ansori dan Dwiarso Budi Santiarto.
Ketua Majelis PK ini awalnya adalah Sunarto. Namun, karena Sunarto telah dilantik sebagai Ketua MA, maka digantikan oleh Prim Haryadi.
“Menjatuhkan pidana kepada terpidana Mardani H. Maming oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan,” ujar hakim dalam amar putusannya.
Maming juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752,00.
Jika ia tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
“Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” kata hakim.
