Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk memeriksa sejumlah pejabat tinggi negara dan satu kepala daerah terkait rangkaian bencana alam yang melanda Sumatera Utara (Sumut).
Desakan ini disampaikan Founder Citra Institute, Yusak Farchan, yang menilai banjir dan longsor di wilayah tersebut merupakan akumulasi kerusakan ekologis yang dibiarkan terjadi selama bertahun-tahun.
Yusak menjelaskan, ribuan kayu gelondongan yang terseret banjir di berbagai wilayah Sumatera menjadi indikasi kuat adanya praktik pembalakan liar di kawasan perbukitan.
“Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola kehutanan yang berlangsung lama,” ujarnya, Kamis (4/12).
Dekan FISIP Unpam 2022–2024 itu menambahkan bahwa kerusakan ekologis yang terjadi tidak lepas dari kebijakan yang tidak tepat dalam pengelolaan sektor kehutanan, pertambangan, dan pemberian izin lahan oleh pemerintah daerah.
Ia menilai pemerintah pusat dan daerah harus bertanggung jawab atas praktik yang dapat memicu bencana ekologis.
Dalam konteks itu, Yusak mendorong KPK untuk memeriksa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Menurutnya, ketiga pejabat tersebut perlu diperiksa apabila ditemukan bukti konkret adanya pembalakan liar yang diduga berkontribusi pada bencana yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara materiil, tetapi juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
“Harus diakui bahwa investasi besar-besaran telah mengubah fungsi ganda hutan sebagai fondasi kehidupan—sebagai sumber air, pangan, dan obat—serta bagian dari budaya,” tegasnya.
Yusak menambahkan, jika terbukti ada praktik investasi atau pembukaan lahan yang bermasalah, KPK tidak perlu ragu untuk memeriksa Bahlil, Raja Juli, maupun Bobby.
“Ini penting untuk memastikan ada kepastian hukum dan akuntabilitas dalam tata kelola sumber daya alam,” pungkasnya.
