Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengkritisi komposisi kepemimpinan pelaksana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yakni CEO, COO serta CIO institusi tersebut.
Ia menilai tujuan pendirian Danantara yang sangat mulia itu tidak disertai pemilihan komposisi kepemimpinan secara tepat, sehingga tidak memberikan harapan apapun bagi kaum buruh.
Penunjukan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani selaku CEO, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO dan Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia Pandu Patria Sjahrir yang menjabat CIO Danantara dianggap jauh panggang dari api.
“Sungguh miris, Menteri Investasi yang juga CEO Danantara adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh, karena merusak masa depan mereka,” katanya Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/2)
Said Iqbal mempertanyakan apakah mungkin saat menjabat CEO Danantara, Rosan akan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sementara kebijakan yang dibuat sebelumnya justru menghancurkan masa depan buruh melalui Omnibus Law.
“Ada triliunan rupiah dana milik puluhan juta buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI dan BNI yang kini dikelola Danantara. Namun, dana ini berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya justru mengancam masa depan buruh dengan kebijakan Omnibus Law,” katanya.
Begitu pula dengan pejabat COO dan CIO Danantara, lanjutnya, rekam jejak mereka tidak menunjukkan keterlibatan dalam kesejahteraan rakyat. “Apakah buruh masih bisa mempercayakan dana puluhan triliun rupiah kepada mereka,” imbuh dia.
Dia juga mempertanyakan kepada Menteri Investasi, Menaker, Menperin dan Menko Perekonomian, apakah saat Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto mereka mengetahui bahwa ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena PHK di awal tahun 2025.
PT Sanken melakukan PHK terhadap hampir seribu karyawan dan menutup operasional untuk relokasi kembali ke Jepang. PT Yamaha Musik melakukan hal serupa kepada lebih dari seribu buruh, karena pabrik dipindahkan ke China dan Jepang. Ditambah ratusan buruh PT Tokai di Bekasi dengan alasan yang sama, perusahaan tutup.
“Di sisi lain, pabrikan otomotif yang memproduksi truk dan dump truk seperti Toyota, Isuzu, Hino dan Mitsubishi yang memiliki pabrik serta karyawan dalam jumlah besar di Indonesia, terancam melakukan PHK ribuan karyawan pada tahun 2025,” katanya.
Dia mengaku kondisi ini terjadi akibat kebijakan impor mobil truk dan dump truk dari China yang masuk langsung tanpa ada pabrik dan tenaga kerja di dalam negeri.
“Bagaimana mungkin Danantara akan berjalan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, jika dikelola oleh pemimpin yang gagal menyelamatkan sektor riil? Buktinya, PHK massal terus terjadi di pabrik-pabrik. Pada tahun 2024, ratusan ribu buruh tekstil pun terkena PHK akibat tutupnya pabrik-pabrik yang terdampak oleh impor tekstil dari China secara besar-besaran melalui Permendag Nomor 8/2023,” ujarnya.
Menurut dia, keempat menteri tersebut bertanggung jawab atas sektor riil serta harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPI Danantara, sementara di saat bersamaan, ribuan buruh sektor riil mengalami PHK.
“Apakah buruh masih bisa menaruh harapan kepada BPI Danantara? Sebelum Ramadhan, Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi ribuan buruh di seluruh Indonesia untuk menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja dan otomotif truk. Aksi ini akan dilakukan di Istana Merdeka serta kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal.
