Intime – Pakar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta, Prof Ni’matul Huda menentang usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar agar Pemilu dan Pilpres 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dia menilai Cak Imin tak selaiknya mendahulukan ekonomi di atas demokrasi. Terlebih, jadwal pemilu sudah ditentukan setiap lima tahun sebagaimana amanat UUD 1945.
“UUD 45 tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan, yang ada kalau presiden berhalangan, digantikan wapres. Jika keduanya berhalangan tetap, dijabat oleh Triumvirat, yakni Mendagri, Menlu dan Menhan selama 3 bulan, sambil menunggu MPR memilih presiden,” kata Ni’matul Huda, Rabu (23/2/2022) malam.
Nikmatul pun meminta Cak Imin tak asal melempar wacana tanpa dasar aturan yang jelas. Apalagi hanya berfikir tentang kepentingannya sendiri.
“Apa alasan memperpanjang masa jabatan presiden 2 tahun lagi? Tidak ada dalam konstitusi. Sudahlah, ikuti saja UUD 45,” tegas dia.
Dia lantas mengingatkan, bahwa negera ini bukan milik parpol tertentu, tapi milik rakyat Indonesia.
“Kita tidak mau memilih partai yang hanya menikirkan kepentingan sendiri. (Mestinya) sekarang ini kesempatan bagi partai politik untuk berfikir sehat supaya didukung rakyat,” cetus dia.
“Kalau ditunda lagi 2 tahun, maka 2022 dan 2023 harus ada Pilkada. Presiden juga berakhir di 2024, dan mungkinkah diangkat penjabat presiden selama 2 tahun? Kenapa presiden diperpanjang 2 tahun, tapi kepala daerah dihentikan di 2022 dan 2023 diangkat Penjabat?,” tambahnya.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun. Usulan tersebut ia sampaikan karena ekonomi masyarakat menurut dia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Menurut dia, pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 itu juga berpotensi menimbulkan konflik karena pandemi.
“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).
Menurutnya, penundaan pemilu penting agar momentum perbaikan ekonomi yang terpukul akibat pandemi tidak hilang. Dia mengaku akan menyampaikan usulan tersebut kepada para pimpinan partai politik, termasuk ke Presiden RI saat ini, Joko Widodo (Jokowi).
