Intime – Langkah Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang melaporkan sejumlah akun pembuat meme Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia ke polisi menuai kritikan tajam.
Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai tindakan tersebut justru mencerminkan ketidakmampuan pejabat publik menerima kritik dari masyarakat.
Menurutnya, pembuatan meme merupakan bentuk ekspresi sosial yang muncul dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja pejabat negara.
“Menurut saya, langkah AMPG memolisikan puluhan akun yang menyebarkan meme Bahlil itu tidak terlalu etis. Ini justru menunjukkan arogansi pejabat,” kata Jerry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10).
Jerry juga mempertanyakan motif pelaporan yang dilakukan oleh AMPG tanpa sepengetahuan Bahlil sendiri. Ia menilai aneh jika laporan hukum itu benar-benar dilakukan tanpa koordinasi dengan sang Ketua Umum.
“Anehnya, anak buahnya yang melapor, sementara Bahlil mengaku tidak tahu-menahu. Apa benar dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu?” sindirnya.
Menurut Jerry, dalam konteks hukum dan demokrasi, meme politik adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Selama tidak mengandung unsur penghinaan berat atau fitnah, pembuatan meme seharusnya tidak dijadikan dasar pelaporan hukum.
“Kalau masih meme yang biasa saja, tidak masalah. Apalagi sekarang, aturan baru Mahkamah Konstitusi menegaskan pejabat publik tidak kebal hukum,” tegasnya.
Lebih jauh, Jerry menilai langkah pelaporan tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi citra dan elektabilitas Bahlil Lahadalia di mata publik.
“Kalau memang benar laporan ini buntut dari kekecewaan anak buahnya karena Bahlil masuk ranking satu menteri dengan kinerja terburuk, maka pelaporan ini malah bisa membuat elektabilitasnya terjun bebas,” jelasnya.
“Kalau kinerja buruk, wajar saja dibuat meme. Coba lihat Menkeu Purbaya, tidak ada gambar aneh-aneh karena kinerjanya baik dan dia dicintai masyarakat,” tambah Jerry.
Di akhir pernyataannya, Jerry melontarkan sindiran keras kepada para pejabat yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat kecil. Ia menegaskan bahwa kritik publik adalah konsekuensi sosial yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun yang memegang kekuasaan.
“Secara psikologis, kalau pejabat tidak pro rakyat kecil, tidak cinta rakyat kecil, maka mereka akan terus di-bully dan diserang. Itu hukum sosial yang tidak bisa dihindari,” pungkasnya.
