Intime – Direktur IPR, Iwan Setiawan, mengingatkan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kepala lembaga Dadan Hidayana, agar tidak menyampaikan laporan asal bapak senang (ABS) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Iwan, laporan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya berpotensi menjadi masalah serius di kemudian hari. Ia menilai penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menjadi “bom waktu” bagi pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Iwan menyusul kembali munculnya sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya pada momentum bulan suci Ramadan 2026.
Ia menilai BGN mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam jumlah besar sehingga pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Jangan hanya menyampaikan laporan ‘siap pak, aman pak, sukses pak’. Misalnya target satu sapi per SPPG per hari, tetapi kenyataannya tidak terpenuhi. Bahaya jika demikian karena bisa menjadi bom waktu,” kata Iwan di Jakarta, Kamis (26/2).
Iwan juga mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak sepenuhnya bergantung pada laporan yang disampaikan para pembantunya tanpa evaluasi menyeluruh. Ia menilai laporan yang tidak sesuai kondisi lapangan justru dapat menghambat perbaikan program.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk memastikan standar layanan pemenuhan gizi terpenuhi oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Iwan, program MBG merupakan kebijakan prioritas presiden yang memiliki dampak besar bagi masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus dijaga kualitasnya melalui pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelaksana yang tidak memenuhi standar.
Ia menegaskan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sesuai tujuan awal kebijakan tersebut.
