Intime – Anggota DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memangkas anggaran subsidi pangan murah sebesar Rp 300 miliar dalam rancangan APBD 2026.
Ramly menilai kebijakan itu berpotensi memberatkan masyarakat kecil yang masih sangat bergantung pada program pangan bersubsidi. Ia pun meminta agar Pemprov DKI meninjau ulang keputusan tersebut.
“DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi,” ujar Ramly dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11).
Selain soal pemangkasan anggaran, Ramly juga menyoroti persoalan carut-marutnya sistem penyaluran subsidi pangan murah. Ia bahkan menuding ada praktik permainan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh haknya secara adil.
“Yang kita tahu, pangan subsidi ini berbahaya. Masyarakat datang jam 5 pagi, jam 7 baru mau dibagi, ternyata sudah habis. Yang menitip malah dapat. Bayar Rp50 ribu, pasti dapat. Ada mafia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ramly juga mengungkapkan total nilai Rancangan APBD DKI Jakarta 2026 yang telah disetujui DPRD dan Pemprov mencapai Rp 81,3 triliun. Angka tersebut disesuaikan setelah adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 15 miliar dari pemerintah pusat.
Menurut Ramly, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 71,4 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan Rp 74,2 triliun.
Wakil Ketua I Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp 9,875 triliun, dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Rp 5 triliun, dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 4,8 triliun.
“Pengeluaran pembiayaan Rp 7 triliun, terdiri dari penyertaan modal daerah Rp 5,2 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang Rp 1,8 triliun,” pungkasnya.
